BATAMTODAY.COM, Jakarta - Aksi unjuk rasa besar-besaran berbagai elemen umat Islam terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai polemik Surat Al Maidah, yang rencananya digelar Jumat 4 November 2016 bakal mendapat pengawalan ketat kepolisian khususnya Polda Metro jaya. Kepolisian terus melakukan antisipasi mencegah unjuk rasa berujung rusuh.

"Dilakukan komunikasi secara persuasif dengan seluruh elemen masyarakat yang dilakukan Kapolda Metro Jaya agar benar-benar niatan masyarakat yang nanti unjuk rasa tidak dimanfaatkan pihak yang adanya niatan yang mengarah kepada hal-hal yang anarkis," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (29/10/2016) malam.

Boy menuturkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menggelar rapat buat membahas pengamanan kampanye pilkada serentak termasuk demo 4 November di Jakarta meminta Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Koordinasi dilakukan dengan tokoh agama, masyarakat, serta unsur pemerintah daerah.

"Kiranya di dalam unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan tertib," tambah Boy.

Meski begitu, kepolisian kata Mantan Kapolda Banten itu tak mau kecolongan. Bila ada pihak-pihak yang anarkis sudah disiapkan antisipasi.

Kendati begitu, polisi tetap mengedepankan langkah persuasif. Dia berharap cara itu bisa berhasil.

"Kita tidak underestimate. Semua langkah itu dipersiapkan termasuk yang sifatnya kontigensi. Yang terpenting saat unjuk rasa jika nanti tanggal 4 dilaksanakan, kepolisian dalam hal ini wajib mengedepankan langkah persuasif. Dan memberikan jaminan bagi masyarakat yang lainnya yang tidak berunjuk rasa, dapat beraktivitas seperti biasa," ujar Boy.

Dalam kesempatan yang sama, Boy membenarkan adanya surat edaran bantuan penempatan anggota Brimob pada jajaran seluruh Polda yang ditandatangani Wakil Komandan Korps Brimob Polri Brigjen Polisi Anang Revandoko. Boy menjelaskan, seluruh anggota Brimob diperintahkan siap siaga bilamana diperbantukan di Polda yang membutuhkan personel tambahan.

Menurut Boy, Brimob yang diperbantukan untuk keperluan keamanan pilkada serentak. Jumlahnya mencapai 5.000 personel, termasuk dari Mabes Polri untuk dikirim ke 101 daerah. Surat edaran juga terkait Siaga I bagi seluruh anggota Brimob agar menunda permohonan cuti karena kebutuhan kekuatan cukup banyak namun jumlah terbatas.

"Siaga I itu berkaitan dengan penundaan hak-hak masalah liburan dan sebagainya. Tidak bisa meninggalkan satuan atau izin dari atasan langsung kecuali alasan mendesak. Karena Brimob jumlah terbatas. Sementara pilkada membutuhkan jumlah yang sangat besar," kata Boy.

Surat edaran yang terbit dengan Nota Dinas Nomor: B/ND-35/X/2016/Korbrimob tertanggal 28 Oktober 2016 ini menyampaikan kepada para Asisten/Komandan/Kepala dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas di seluruh wilayah NKRI. Perkembangan situasi di lapangan maka dinyatakan Siaga I terhitung mulai Jumat (28/10) hingga ada pencabutan status terhadap kesiagaan personel Brimob Polri.

Editor: Surya