TANJUNGPINANG, batamtoday - United Nations of Hight Commisioner Refugees (UNHCR) meminta 87 imigran asal Srilanka yang kini bertahan di atas kapal MV Alicia bersedia dievakuasi ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjungpinang.

Demikian informasi yang didapat batamtoday dari sumber yang terlibat lansung di dalam perundingan tertutup antara UNHCR dan Perwakilan Imigran Srilanka.

"Intinya mereka diminta untuk bersedia ditampung di Rudenim," ujar sumber tersebut, Selasa, 19 Juli 2011.

Perundingan antara perwakilan Imigran Srilanka, UNHCR serta Internasional Organization of Migration (IOM) berlansung alot. Perudingan itu sendiri dilakukan setelah sebelumnya UNHCR dan IOM melakukan perundingan lintas instansi yang juga melibatkan perwakilan kementrian luar negeri.

Terlihat hadir, wakil dari Kementrian Luar Negeri RI, Mahli Eliza, sedangkan perwakilan UNHCR Manuel Jordao.

Dalam perundingan yang berlansung antara pukul 10.00 WIB hingga 10.30 WIB, UNHCR tetap bersikeras menekankan agar imigran bersedia dievakuasi. Tidak hanya itu, UNHCR juga meminta imigran mau menunjukan dokumen pencari suaka ke pihak Imigrasi Indonesia, jika tidak maka organisasi internasional yang mengurusi persoalan pengungsi tersebut menyerahkan sepenuhnya nasib imigran ke hukum imigrasi yang diterapkan di Indonesia.

"Selain diminta untuk bersedia dievakuasi, UNHCR yang diwakili Manuel Jordao juga meminta agar 87 imigran mau menunjukan dokumen pencari suaka, untuk menjelaskan bahwa mereka memang benar-benar pencari suaka," jelas sumber batamtoday yang tidak bisa disebutkan namanya.

Usai mendengarkan permintaan UNHCR dan IOM, perwakilan 87 imigran tidak lansung memutuskan, namun memilih untuk mendiskusikan dengan seluruh imigran yang kini masih bertahan di atas kapal MV Alicia. Kurang lebih 30 menit setelah perundingan, terlihat 5 perwakilan imigran kembali ke atas kapal.

Pantauan batamtoday di pelabuhan, perwakilan UNHCR dan IOM masih menunggu didalam Ruang Very Important Person (VIP) Pelabuhan Sri Bintan Pura.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada statemen resmi dari UNHCR, IOM serta Kementrian Luar Negeri RI.