BATAMTODAY.COM, Batam - Keluhan warga tentang portal parkir di Nagoya City Walk yang dipasang di badan jalan dinilai beralasan meski lahan itu diklaim milik pihak pengelola. Warga berpikiran jalan yang dipasang portal merupakan jalan umum, sementara pihak pengelola mengklaim jalan itu berada di lahan City Walk sesuai dengan surat pengalokasian lahan (PL) dari Otorita Batam yang saat ini menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pemerhati kebijakan publik, Nampat Silangit SH, berpendapat, kisruh portal parkir itu harus segera diselesaikan. Satu-satunya cara, Wakil Wali Kota Batam, Rudi, harus turun tangan dan tak perlu menunggu berlama-lama lagi.

Setelah melihat langsung pemasangan portal parkir di badan jalan, kata Nampat, apa yang dikeluhkan warga sekitarnya cukup beralasan. Warga yang biasa melintas di jalan itu terpaksa harus memutar untuk kembali ke rumahnya.

"Yang dikeluhkan warga itu, jalan umum antara bekas Hotel Rasinta dan Nagoya City Walk sudah ada jauh sebelum Nagoya City Walk itu dibangun. Sekarang dipasang portal parkir. Wajar saja dipertanyakan," kata Nampat, Sabtu (18/4/2015) pagi.

Memang, sambung Nampat, pengelola Nagoya City Walk yang mengklaim jalan itu berada di lahan mereka harus bisa diterima juga. Untuk itu, kata dia, Pemko dan BP Batam harus hadir meluruskan persoalan itu.

"Selama ini kita tahu Wakil Wali Kota Batam sangat tanggap atas keluhan warga. Seperti keluhan kelangkaan gas dan soal sampah, dia langsung turun tangan. Saya rasa untuk persolan portal parkir di Nagoya City Walk juga harus turun, karena hal ini juga demi kepentingan masyarakat," kata Nampat.

Di sisi lain, imbuh Nampat, pemasangan portal parkir bukan hal yang mudah dan gampang. Pengelola harus lebih dulu mengurus izin ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, seperti analisis dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin) dan prosedur lainnya.

"Soal izin patut dipertanyakan juga, analisis dampak lingkungannya bagaimana, sudah sesuai aturan apa belum. Tak segampang itu juga bisa dikeluarkan," jelasnya.

"Jangan-jangan ada sesuatu dengan Dishub Batam," imbuh Nampat yang juga meminta Dishub Batam menjelaskan soal amdal lalin dari portal parkir itu.

Mengenai pengakuan pengelola Nagoya City Walk, bahwa jalan yang dipasang portal berada di lahan mereka sesuai PL, Nampat menilai itu hal yang wajar. Tetapi, lanjutnya, dari luasan PL yang dikeluarkan BP Batam, yang bisa dibangun pengembang hanya 60 persen. Sedangkan 40 persen lainnya untuk fasilitas umum, seperti jalan, ruang terbuka hijau, dan lainnya. Itu sesui perjanjian pengalokasian lahan.

"Untuk meluruskan persolan ini, BP Batam harus mengaudit, apakah 40 persen dari PL Nagoya City Walk sudah benar digunakan untuk fasum atau belum. Termasuk pembangunannya, apakah sudah sesuai fatwa planologi yang dikeluarkan. Hal ini juga yang dipertanyakan warga Bukit Nagoya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengelola Nagoya City Walk akhirnya menyampaikan pernyataan, Jumat (17/4/2015), menyusul banyaknya keluhan warga sekitar terkait pemasangan portal parkir di badan jalan. (Baca: Inilah Penjelasan Pengelola Nagoya City Walk Terkait Pemasangan Portal Parkir Khusus).

Direktur Utama Nagoya City Walk, Teddy Susilo, menjelaskan, menindaklanjuti keluhan masyarakat pihaknya telah diundang oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Kamis (16/4/2015). Pertemuan tersebut diikuti bagian bidang perencanaan, prasarana lingkungan BP Batam. Sedangkan dari Pemko hadir dari Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan serta dari Satlantas Polresta Barelang.

"Pada pertemuan tersebut kami memaparkan tentang masalah lahan serta verifikasi surat-surat. Kami bawa surat pengalokasian lahan (PL), bahkan sertifikat lahan," terang Teddy yang didampingi Diah Pramesti selaku Marcomm Event & Tenant Public Relation Manager, serta Ria Triesta Building Operation Manager Nagoya City Walk, kepada BATAMTODAY.COM. (*)

Editor: Roelan