Menangkan Gugatan Warga, Pengadilan Wajibkan Pemko Tanjungpinang Bayar Ganti Rugi Rp1,98 Miliar

Menangkan Gugatan Warga, Pengadilan Wajibkan Pemko Tanjungpinang Bayar Ganti Rugi Rp1,98 Miliar

Oleh : Charles Sitompul

Kamis | 16-01-2014 | 20:54 WIB

Petugas Satpol PP Tanjungipnang saat membongkar pagar yang dibuat di lahan milik Djodi Wirahadikusuma sebelum pembangunan jalan Seicarang. (foto dok/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1,98 miliar kepada Djodi Wirahadikusuma dan istrinya, Cristina Djodi. Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang memenangkan gugatan perdata Djodi atas lahan miliknya yang digunakan untuk pembuatan Jalan Seicarang di Km 8.

Vonis tersebut diputuskan Ketua Majelis Hakim, Jarihat Simarmata, dalam sidang gugatan Jodi Wirahadikusuma dan Cristina Djodi di PN Tanjungpinang, Kamis (16/1/2014).

"Menyatakan, tanah milik Cristina Djodi yang tercantum dalam sertifikat hak milik (SHM) yang terletak di Seicarang Tanjungpinang, belum pernah diganti rugi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang sebelum dijadikan jalan umum," kata majelis hakim.

Majelis hakim juga menyatakan menghukum Pemko Tanjungpinang untuk membayar ganti kerugian lahan seluas 2.475 meter persegi dengan perhitungan Rp800 ribu per meter.

Sedangkan mengenai kerugian materil atas gugatan perkara nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TPI itu majelis hakim menyakan tidak dikabulkan karena penggungat tidak dapat menunjukan bukti kerugian lainnya. Sementara gugatan kerugian inmateril juga tidak dikabulkan oleh hakim karena penggugat tidak dapat membuktikan kerugiannya.

Selain menghukum tergugat I (Wali kota Tanjungpinang), pengadilan juga menghukum tergugat I hingga tergugat XXIII untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4 juta lebih.

Menanggapi putusan ini, kuasa hukum Djodi, Hermansyah SH, menyatakan menerima putusan tersebut kendati tidak sesuai dengan jumlah total gugatan sebesar Rp139 miliar sebagaimana nominal permohonan gugatannya.

"Kami sangat senang, pengadilan menyatakan bahwa tanah klien saya belum pernah diganti rugi," ungkap Herman, usai sidang.

Sebaliknya, kuasa hukum Pemko Tanjungpinang, Urip Trisantoso SH, belum dapat memberikan keterangan, karena usai pembacaan putusan yang bersangkutan langsung pulang.

Usai sidang, Jarihat Simarmata mengungkapkan, dari keterangan ahli, tanah di daerah tersebut berharga Rp1 juta per meter persegi. Namun, penggugat hanya mengklaim Rp800 ribu per meter persegi. (*)

Editor: Roelan

TERKINI
POPULER

Sidang Kasus Penyelundupan Mikol, Hakim dan Pengacara Cecar Saksi Bea Cukai

Mahasiswa UI Raih Penghargaan Forum Farmasi Asia Pasifik

BP Batam Perkuat Pertahanan Siber Lewat Tim CSIRT

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam Tidak Punya Etika

Rakor Kementerian ATR/BPN, Pj. Wali Kota Paparkan Rencana RTRW 2024-2044

Kominfo Klaim Selamatkan Rp 45 T dari Santapan Bandar Judi Online

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Progres Pembangunan Fly Over Sei Ladi Batam Capai 45 Persen

Tingkatkan Layanan di Bandara Hang Nadim, PT BIB Gelar Diskusi dengan Taksi Konvensional dan Taksi Online

Triwulan I - 2024, Industri Mesin dan Elektronik Dominasi Realisasi PMA di Batam

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Silaturahmi ke Apindo, PLN Batam Bahas Tariff Adjustment

Lapas Gandeng BP Batam Lakukan Skrining Kesehatan Warga Binaan

Heboh! 3 Anak di Bawah Umur Live di IG Peragakan Adegan Hubungan Badan

Kejari Batam Segera Limpahkan Berkas Perkara Pencurian Uang ATM Bank Mandiri ke Pengadilan