Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Presidium Jebat Minta Pemerintahan di Kepri juga Tolak Gelar Huzrin Hood
Oleh : Charles/TN
Selasa | 03-05-2011 | 14:48 WIB

Tanjungpinang, batamtoday - Presidium Jebat meminta agar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)dan juga pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Kepri menolak gelar "Pemangku Adat Raja Bintan Sri Paduka Tribuana" yang disandang Huzrin Hood, karena penyematan gelar tersebut dinilai dilakukan secara sepihak.

Pernyataan Presidium tersebut dibacakan pada saat aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Kepri, di Tanjungpianang, Selasa 3 Mei 2011. Aksi diikuti sekitar 50-an orang dan para tokoh adat dan pemangku Adat Melayu.

Dalam pernyataanya, Presidium Jebat juga meminta agar Pemrintah Kepri, Kabupaten/Kota se-Kepri, agar tidak memberi peluang kepada Huzrin Hood jika yang bersangkutan melakukan kegiatan yang bernuansa adat istiadat melayu.

"Kami minta Pemerintahan di Kepri, Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar tidak melayani dan memberi peluang kepada Huzrin Hood jika yang bersangkutan membawa hal-hal yang bernuansa adat. Pemerintahan se-Kepri, diharapkan memberikan runag hanya kepada mereka yang berhak dan ahli," kata Mustari salah seorang Presidium.

Selanjutnya Presidium juga meminta kepada masyarakat agar tidak terpancing oleh isu-isu sara terkait dengan pemberian gelar sepihak kepada Huzrin Hood. Kepada para tokoh melayu baik dari KKBM dan RMB (Rumpun Melayu Bersatu) diharapkan untuk tetap menjaga persatuan kesatuan.

Presidium juga mendesak dilakukanya tindakn hukum kepada Huzrin Hood dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian gelar "Pemangku Adat Raja Bintan Sri Paduka Tribuana" yang disandang mantan Bupati Bintan tersebut.

"Kami mendesak diambil tindakan hukum, baik atas hukum adat maupun hukum negara," tandas Said Haris Yakob, anggota Presidium lainya.

Pernyaataan Presidium Jebat ditandatangani 9 anggota presedium yaitu: Said Haris Yakob, Muhammad Ali, Herry, Irawan, Raja Muhri, Andi MS Rustam, Mustari, Mariadi Soleh dan Pilihan.

Aksi para tokoh Melayu tersebut, pada akhirnya berakhir sekitar pukul 13.00 WIB, dan Gubernur Kepri tidak dapat menemui mereka karena sedang ada Rapat penting dengan SKPD. Para tokoh tersebut hanya ditemui Asisten III Bidang Kesra, Said Agil.