Tanjungpinang, batamtoday - Masyarakat Melayu Kepulauan Kepri, yang tergabung dalam Lembaga Kekerabatan Bintan, Tanjungpinang, Batam dan Kepri (LK-BTBK) menolak gelar "Pemangku Adat Raja Bintan Sri Paduka Tribuana" yang disandang Huzri Hood, yang juga mantan Bupati Bintan.

Penolakan tersebut disampaikan LK-BTBK dalam sebuah acara Tabligh Akbar yang dilanjutkan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kepulauan Riau, di Tanjungpinang, Selasa 3 Mei 2011.

Tabligh Akbar yang diikuti sekitar 50-an orang tersebut, dilakukan di Gedung Aisah Sulaiman, Tanjungpinang, dan seusai acara dilanjutkan dengan tanya jawab yang dilakukan Ketua LK-BTBK, Said Haris Yakob dengan para pemangku adat Melayu yang hadir.

Dalam tanya jawab tersebut, para peserta Tabligh Akbar menolak keras penyematan gelar sepihak kepada Huzrin Hood, dengan gelar "Pemangku Adat Raja Bintan Sri Paduka Tribuana".

"Jelas, para pemangku adat dan pemuka adat Melayu menolak keras penyematan gelar kepada Huzrin Hood secara sepihak. Gelar itu diberikan sepihak oleh Dzuriat Raja Bintan yang ada di Bintan Bekapur, padahal Dzuriat Raja Bintan bukan hanya mereka, masih banyak, dan mereka tidak dimintai pendapat," kata Said Haris. kepada batamtoday di Aisah Sulaiman, Selasa 3 Mei 2011.

Pemberian gelar sepihak oleh Dzuriat Raja Bintan di Bintan Sekapur kepada Huzrin Hood, baru-baru ini, telah menimbulkan polemik di antara para tokoh dan pemangku adat Melayu di Kepulauan Kepri. Bukan saja pemberian gelar tersebut dilakukan sepihak, tetapi menurut sebagian para tokoh melayu, adalah soal integritas keMelayuaan si penerima gelar, yaitu Huzrin Hood.

Setelah melakukan Tabligh Akbar, para tokoh dan pemangku adat Melayu tersebut melanjutkan aksi demonstrasi ke Kantor Gubernur Kepri. Di halaman kantor Gubernur, para tokoh Melayu ini menggelar spanduk dan menyampaikan orasi.

Spanduk-spanduk tertulis cukup menyengat, diantaranya:
1. Husrin Hood Gila Gelar
2. Yang Tak Amat Berhormat, Datuk Setia Amanah Putere Negeri "HUzrin Hood"
3. Yang Tak Amat Mule-mule Huzrin Hood
   Pemangku Adat Lembaga Adat Raja Sultan Kerajaan Bintan (X) di Kepulauan Riau.

Para tokoh adat Melayu ini rencanaya ingin bertemu dan berdialog dengan Gubernur Kepri, M Sani.