Batam, batamtoday - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui komite lembaga negara itu sebelumnya telah menyatakan sikap menolak terhadap keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang dijadikan tolak ukur sebagai penentu kelulusan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Demikian diungkapkan Anggota DPD RI Kepri, Hardi Selamat Hood kepada batamtoday, Kamis, 28 April 2011 di Batam Centre.

"Kami anggota Komite di DPD RI menolak terhadap pelaksanaan UN sebagai tolak ukur penentu kelulusan siswa," kata Hardi.

Hardi menjelaskan, penolakan itu dilakukan karena tidak memenuhi azas keadilan di mana dalam pelaksanaan Ujian Nasional ditetapkan nilai kelulusan secara nasional yang tidak mengena di beberapa daerah di Indonesia.

"Masak kemampuan anak di Jakarta mau disamakan dengan anak-anak di daerah, apalagi di daerah terpencil dan tertinggal," terangnya.

Dijadikan tolak ukurnya hasil UN ini, lanjut Hardi, semakin menjadi momok buat para siswa karena takut tidak lulus. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan ujian di masing-masing daerah di Indonesia.

Nilai-nilai kejujuran akan semakin luntur dimana setiap Stack Holder pendidikan di Indonesia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai kelulusan yang tinggi agar tercapainya target mereka dalam meluluskan siswa.

"Pendidik di daerah tidak bisa disalahkan kalau terjadinya kecurangan, karena mereka berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi para siswa sesuai target kelulusuan yang diterapkan oleh pemerintah," pungkasnya.