Tanjungpinang, batamtoday - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Hj Titin Nurbaini atau yang akrab dipanggil Djeng Ayu, mengaku kecewa dengan lepasnya penghargaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diumumkan beberapa waktu lalu di Kementrian Dalam Negeri. Catatan ini, bisa menjadi tolok ukur dewan, bahwa kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepri memang tidak maksimal.

"Catatan ini sangat mengecewakan, hari ini untuk pemberdayaan masyarakat dalam program PNPM mandiri kita tertinggal dari Provinsi Riau," ujar Djeng Ayu, Kamis 28 April 2011.

Menurut Djeng Ayu, seharusnya di kepemimpinan yang baru ini, Provinsi Kepri bisa lebih memacu kinerjanya terutama dalam program yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, seperti halnya PNPM Mandiri.

"Nafas kepemimpinan yang baru, seharusnya bisa memberikan stimulus yang baik bagi semua program, termasuk PNPM Mandiri. Bukankah keberhasilan pemerintah itu baru bisa dinilai dari seberapa besar mereka bisa mensejahterakan rakyatnya? karena itu, Kepri harus segera berbenah," tegas Djeng Ayu yang juga wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri.

Selama ini, program PNPM di Provinsi Kepri dari kacamata Djeng Ayu, sangat amburadul. Mekanisme yang dibangun untuk memberikan wadah bagi pengusaha kecil (UKM) sangat salah kaprah.

"Saya sendiri sewaktu masih jadi pengusaha, sudah merasakan betapa sulitnya mendapatkan pinjaman modal dari pemerintah. Padahal orang yang tidak jelas usahanya dengan bermodal akses hubungan baik dengan pejabat tertentu, dengan mudah mengajukan proposal dan dapat bantuan, tanpa survey, " jelasnya bernada kesal.

Lebih lanjut, Ia berharap, kedepan, Pemerintah Provinsi Kepri dapat lebih serius dalam melaksanakan program hasil gagasan pusat tersebut. Program PNPM harus tepat sasaran.

"Untuk menghindari persoalan serupa, Pemprov harus cari orang yang menangani PNPM yang ngerti betul UKM," ujar Djeng Ayu seolah menunjuk ke penempatan pimpinan SKPD secara tidak profesional oleh Gurbernur Kepri yang sebelumnya sempat diributkan DPRD.

Seperti diberitakan batamtoday sebelumnya, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dibawah pimpinan HM Sani, selain mengecewakan dalam peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dan daerah otonom hasil pemekaran juga miskin prestasi.

Hal itu dapat dilihat dengan tidak mendapatkan penghargaan Anugerah Pemberdayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diadadakan Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan tersebut justru jatuh ketangan Gubernur Riau Rusli Zainal dan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Indra Muklis Adnan mendapat penghargaan dalam Anugerah Pemberdayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran A 2011. Penghargaan tersebut, langsung diserahkan Mendagri Gamawan Fauzi kepada Gubri dan Bupati Inhil kepada keduanya, setelah mereka dianggap berhasil Pembina Terbaik Nasional untuk kategori Pendamping Lokal Pembina Terbaik Nasional.

Selain Gubri dan Bupati Inhil, penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, untuk Pembina PNPM Mandiri Terbaik Nasional tingkat Provinsi dan Pembina PNPM Mandiri Integrasi Terbaik Nasional tingkat Kabupaten.

Bibit Waluyo selaku Gubernur Jateng juga menyabet tiga penghargaan lainnya, yakni Pembina Terbaik Nasional kategori Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD).

Untuk kategori UPK sendiri, penghargaan diberikan kepada UPK Wonosalam, Kabupaten Demak, Jateng. Sedangkan penghargaan PPD diberikan kepada Kepala Desa Pandasari dan Kecamatan Serueng, Kabupaten Kebumen, Jateng. Sementara penghargaan BAKD diberikan kepada BAKD Jatinom, Kabupaten Klaten, Jateng. Selajutnya, kategori penghargaan Pendamping Lokal diberikan kepada Syamhudi dari Kabupaten Inhil, Provinsi Riau.