Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Wagub: Proses Pengalihan Daerah itu Panjang
Oleh : Andri Arianto
Selasa | 26-04-2011 | 11:53 WIB
DSC_0177.JPG Honda-Batam

Soerya Respationo, Wakil Gubernur Provinsi Kepri saat menghadiri peresmian kapal cepat rudal KRI CLURIT 461 di pelabuhan Batu Ampar, Senin 25 April 2011. (foto:andri)

Batam, batamtoday - Soerya Respationo, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menilai penegasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi yang akan menggabungkan Kabupaten Natuna ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat masih berupa wacana, sebab proses peralihan sebuah daerah itu masih sangat panjang.

Demikian ditegaskan Soerya ketika menjawab batamtoday soal tanggapannya atas rencana pemerintah pusat tersebut di Pelabuhan Batu Ampar, Senin 25 April 2011 saat momentum peresmian kapal Cepat Rudal (KCR) KRI CLURIT-461.

"Itu prosesnya panjang mas," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ringkas.

Lebih jelas, Soerya mengatakan tahapan panjang dimaksud meliputi adanya pembahasan intensif baik pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi Kepri serta penyelarasan kondisi daerah dengan pemerintah provinsi Kalbar sendiri.

Selain itu, secara hukum lanjut Soerya tentu saja sangat alot sebab perlu dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang tentu saja akan memuat efektifitas aturan yang merunut kebijakan tertinggi tersebut.

"DPRD, DPR hingga elemen masyarakat terkait tentu punya pandangan sendiri-sendiri soal rencana tersebut. Sementara untuk "goal" nya rencana tersebut tentu harus ada kesatuan pemahaman dan itu relatif berat," katanya.

Saat ini, pemerintah provinsi, kata Soerya belum akan menanggapi wacana tersebut, karena masih bersifat isu. Namun yang jelas, pihaknya kata Soerya akan senantiasa berkoordinasi intensif baik dengan pemangku adat di Kabupaten Natuna dan pemerintah setempat sebagai bentuk penguatan efektifitas optimalisasi daerah.

"Sekarang yang kita lakukan adalah terus berkoordinasi dan meningkatkan kerjasama antardaerah di lingkungan Provinsi Kepri demi pemerataan ekonomi kerakyatan," katanya memastikan.