Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Sumardi Dinilai Tak Pantas Jabat Kepala Dinas KP2E Tanjungpinang
Oleh : Charles Sitompul
Jum'at | 08-03-2013 | 15:20 WIB
lis-darmansyah-baru.gif Honda-Batam
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah ternyata masih menempatkan orang yang tidak sesuai dengan latar belakang serta disiplin ilmu yang dimiliki menduduki jabtan di kabinetnya yang baru saja dilantik.


Hal itu terlihat dari penempatan mantan Kepala Dinas Perhubungan, Sumardi, menjadi Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Perkebunan dan Energi (KP2E) Tanjungpinang.   

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Maria Titiek P. Angesti , secara gambang menyatakan kalau Sumardi tidak cocok sebagai Kepala Dinas KP2E, mengingat disiplin ilmu yang dimiliki yang bersangkutan beranjak dari Sospol. Sehingga dinilai tak mampu mengurusi atau menetapkan kebijakan teknis pertambangan di Tanjungpinang.

"Akibatnya, kalau orang yang tidak tepat ditempatkan pada posisi yang tepat hasilnya dapat ditafsirkan akan amburadul," kata Maria, belum lama ini.

Maria juga mengatakan, posisi eselon II di lingkungan pemerintahan itu merupakan jabatan struktural yang dapat menentukan progres pelaksanaan pembangunan daerah, baik dari segi sosial, budaya, pendidikan, dan perekonomian ke depan.

Tetapi jika tempat dan posisinya tidak ditempati orang yang pas, mengerti serta memahami tugas dan fungsinya, maka kinerjanya tidak akan seiring dengan visi dan misi kepala daerah. 

Harusnya, tambah Maria, kepala daerah menempatkan orang yang tepat dalam membantu pekerjaannya. Saat ini sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Tanjungpinang juga masih banyak, dan bukan seperti dahulu yang memang sulit mencari pejabat yang memiliki disiplin ilmu untuk mengisi jabatan eselon II.

Selain itu, sambungnya, dengan ilmu yang dimiliki para pejabat tersebut, mereka akan bekerja lebih maksimal dan memahami betul apa yang harus dilakukan. Ia mencontohkan, jabatan kepala dinas pekerjaan umum dan pertambangan harus diisi pejabat yang berlatar disiplin ilmu teknik.

"Hanya mereka yang mengetahui betul apa yang harus dilakukan untuk membangun kota ini dan pertambangan. Sehingga dapat tertata rapi dan tidak meninggalkan dampak negatif bagi daerah," kata Maria.

Maria juga berharap, penempatan ini bukan hanya di beberapa SKPD saja. Tetapi pada semua jabatan eselon II harus sejalan dengan ilmu yang dipelajari. Sehingga harapan untuk menjalankan prinsip good goverment serta dapat meningkatkan efisiensi, kreatifitas dan kedisplinan di masing-masing SKPD bisa terwujud.

"Apalagi Pak Lis sangat menginginkan para pejabat dituntut agar dapat meningkatkan kinerjanya ke depan," ujar Maria.

Hal yang sama juga dilkatakan Dewan Pendiri LSM Kepri Corruption Wach (KCW), Laode Kamruddin. Selain Sumardi gagal dan tidak profesional semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Tanjungpinang, penempatan pejabat yang tidak mau tahu dengan tugas dan fungsinya ini juga akan berdampak pada semakin amburadulnya pengelolaan tambang di Tanjungpinang. Demikian juga perikanan dan perkebunan.

"Bagaimana mungkin, orang yang jelas-jelas gagal mengurusi perhubungan, masih diangkat dan dijadikan Kepala Dinas KP2KE. Selain disiplin ilmu yang bersangkutan tidak tepat, kredibilitas Sumardi juga pantas dipertanyakan," ujar Laode.      

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah yang dikonfirmasi dengan masih adanya pejabat di kabinetnya yang bukan berdisiplin ilmu yang dimiliki, menyebutkan dalam enam bulan ke depan kinerja pejabat yang diangkatnya akan dilakukan evaluasi, apakah posisi yang diisi sudah tepat atau belum.

Editor: Dodo