ANAMBAS, batamtoday - Implementasi program Coorporate Social Responsibilty (CSR) di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) oleh beberapa perusahaan minyak sampai saat ini belum terkoordinasi dengan baik.

Selain belum sinergis dengan program pembangunan daerah, program CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan cenderung berjalan sendiri-sendiri, tanpa grand desain yang jelas dan akhirnya membingungkan pemerintah dan masyarakat.

"Ke depan, perlu dibentuk semacam Forum Koordinasi untuk Kemitraan antara pemda dan masyarakat guna mengkoordinasikan dan mensinkronisasi kegiatan CSR agar lebih terpadu dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Keanggotaan forum ini harus mewakili unsur pemerintah, DPRD, swasta, NGO, wartawan dan kelompok masyarakat," ujar Government Specialist DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan dalam rilis yang diterima batamtoday, Jumat (8/3/2013).

Menurut pengamatan DFW-Indonesia, kata Abdi, implementasi CSR di Anambas selama ini oleh perusahaan belum optimal dilakukan dan masih terbatas pada pemberian bantuan (charity), merespon tuntutan sporadis dari berbagai pihak serta belum dilakukan secara sungguh-sungguh. Padahal CSR sangat strategis bagi perusahaan guna membangun hubungan dan relasi yang lebih baik dengan pemda dan masyarakat serta guna menaikan citra perusahaan di mata publik.

"Mungkin karena posisi Anambas yang jauh dari sorotan dan pengawasan para pihak, sehingga program CSR dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban perusahaan. Sampai saat ini aspek transparansi dan akuntabilitas program CSR di Anambas sangat sulit di akses. Tidak ada data dan informasi yang valid tentang besaran anggaran, progress serta jenis-jenis program berikut capaiannya yang telah dilakukan oleh perusahan bagi masyarakat Anambas," katanya.

Abdi juga menyampaikan, pemerintah daerah KKA mesti lebih aktif menyusun strategi implementasi CSR agar lebih fokus dan terarah. Fokus dan arah program CSR sebaiknya dilakukan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Mestinya ada mapping program, pembagian peran dan tanggung jawab serta tugas masing-masing pihak berikut lokasi dan sasaran intervensi CSR.  Strategi ini mesti disusun dalam kerangka waktu yang terukur dan serta strategi pendanaan yang berkelanjutan. Mengingat program pemberdayaan ekonomi juga merupakan agenda prioritas Pemda KKA, maka sudah selayaknya jika program CSR private sector memberi dukungan yang signifikan," kata Abdi.

Editor: Dodo