Pemerintah Tangkal Dampak Tarif Resiprokal AS Lewat Dialog Pengusaha dan Diplomasi Internasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta melibatkan pelaku usaha nasional dalam merespons kebijakan Tarif Resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

Langkah ini diambil untuk menjaga daya saing ekspor nasional serta melindungi sektor padat karya dari dampak negatif kebijakan tersebut.

• BACA JUGA: Besok, Presiden Prabowo Sampaikan Sikap Resmi RI Terkait Tarif Resiprokal AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah memantau situasi global secara berkala dan cepat, sembari tetap menjalin komunikasi dengan dunia usaha. Dalam forum 'Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Pelaku Usaha terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat' yang digelar secara hybrid, Senin (7/4/2025). Menko Airlangga menekankan pentingnya memperluas kerja sama ekonomi dengan negara-negara di luar AS.

"Perekonomian dunia itu 83% bukan Amerika. Jadi kita harus mempercepat kerja sama dengan mitra global lainnya," ujar Airlangga, demikian dikutip laman Kemenko Perekonomian.

Pemerintah juga menekankan perlindungan terhadap sektor padat karya menjadi prioritas. Menurut Airlangga, Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan ini. Pemerintah pun telah memberikan insentif berupa penanggungan PPh bagi pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta.

• BACA JUGA: Hadapi Tarif Resiprokal AS, Pemerintah Siapkan Strategi Diplomatik dan Perlindungan Industri Ekspor

Sejumlah strategi disiapkan pemerintah, termasuk menghitung dampak tarif terhadap ekonomi nasional, menjaga stabilitas Surat Berharga Negara (SBN), dan bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai tukar serta likuiditas valas. Selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan percepatan reformasi struktural dan deregulasi terutama terkait hambatan non-tarif (NTMs) guna meningkatkan daya saing ekspor.

Di tingkat internasional, pemerintah terus menjalin komunikasi aktif dengan Amerika Serikat melalui pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, serta revitalisasi perjanjian Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Dalam pertemuan bilateral, Indonesia dan Malaysia sepakat mendorong penyelesaian melalui diplomasi dan bukan retaliasi, sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai blok regional yang mendorong pendekatan negosiasi.

• BACA JUGA: BP Batam Siapkan 5 Jurus Hadapi Perubahan Tarif Ekspor ke Amerika, Kadin Siapkan Helpdesk untuk Pengusaha

Dalam forum tersebut, lebih dari 100 asosiasi dan 1.000 peserta hadir secara daring dan luring. Para pelaku usaha menyampaikan sejumlah masukan, termasuk pentingnya memperkuat industri dalam negeri serta memperluas dialog antar pelaku bisnis (B2B) lintas negara.

Menutup forum, Menko Airlangga menegaskan bahwa hasil diskusi akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Ia juga menyatakan bahwa Indonesia dan beberapa negara ASEAN akan segera merumuskan sikap bersama yang dituangkan dalam revisi TIFA.

Forum ini turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Kepala BKF Febrio Kacaribu, serta sejumlah perwakilan asosiasi dunia usaha dan kementerian terkait.

Editor: Gokli

---