BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Amerika Serikat (AS) ke-12 di Vientiane, Laos, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menekankan pentingnya memperkuat multilateralisme demi menjaga perdamaian dan stabilitas global. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menlu AS Antony Blinken, dengan Retno mewakili Indonesia.

Menlu Retno menyoroti serangan yang dilakukan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terhadap penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon Selatan pada 10 Oktober 2024.

"Serangan terhadap penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat hukum internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dunia tidak bisa diam ketika simbol perdamaian internasional berada di bawah ancaman langsung," tegasnya, demikian dikutip laman Kemlu, Jumat (11/10/2024).

Dalam pidatonya, Retno juga mendesak agar AS, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, mengambil tindakan tegas untuk memastikan UNIFIL dapat terus menjalankan tugas vitalnya. "Pelanggaran hukum internasional tanpa konsekuensi serius akan merusak kredibilitas Dewan Keamanan PBB," tambah Retno.

Retno Marsudi kemudian menyoroti tiga prioritas utama dalam kemitraan ASEAN-AS yang perlu dikedepankan:

1. Perdamaian dan Stabilitas Kawasan: Indonesia berharap dukungan AS terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) untuk menjaga sentralitas ASEAN dan menghormati perjanjian Treaty of Amity and Cooperation (TAC), guna mewujudkan arsitektur kawasan yang inklusif.
2. Pengembangan Energi Hijau: Sebagai pusat pertumbuhan global, ASEAN membutuhkan dukungan AS dalam membangun ekosistem kendaraan listrik dan mencapai target pengurangan emisi.
3. Ekonomi Digital: Retno mengajak kerja sama dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), terutama dalam kejahatan siber dan disinformasi, demi memastikan penggunaan teknologi yang aman dan bertanggung jawab.

Di akhir pidatonya, Retno menekankan harapan Indonesia agar AS terus mendukung upaya perdamaian bagi Palestina. "Sebagai kekuatan global, AS harus berada di pihak yang benar, menolak impunitas, melindungi warga sipil, dan mendorong solusi dua negara yang komprehensif," tutupnya.

Editor: Gokli