Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pelabuhan Pejabat Diwacanakan untuk Tampung Arus Mudik Lebaran
Oleh : Ali/Dodo
Senin | 23-07-2012 | 14:24 WIB

BATAM, batamtoday - Kantor Pelabuhan Laut Batam berencana akan melayangkan surat permohonan izin kepada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) untuk menggunakan pelabuhan provinsi, yang berada di Telaga Punggur.


Rencananya, pelabuhan provinsi yang bersebelahan langsung pelabuhan domestik dengan rute Tanjunguban, Tanjungpinang dan Dabo Singkep digunakan pada saat H-15 hingga H+15 sesudah Lebaran Idul Fitri 1433 Hijriah.

"Rencanaya permohonan yang kita akan ajukan akan digunakan khusus untuk kedatangan. Sehingga dapat mengurangi desakan yang terjadi pada saat arus mudik lebaran," ujar Nurdianto, kepala Sahbandar Telaga Punggur, Senin (23/7/2012).

Alasannya meminta kepada Gubernur Kepri untuk dizinkan menggunakan pelabuhan provinsi, mengingat dalam setiap tahunnya, terjadi lonjakan hingga 15 persen hingga H+15 Lebaran.

"Karena pelabuhan ponton kita hanya dua selama ini, kedatangan dan keberangkatan aja. Sehingga bila nantinya pelabuhan provinsi dapat digunakan untuk arus mudik, pelabuhan ponton kita dapat digunakan untuk keberangkatan," katanya berharap.

Untuk diketahui, pelabuhan provinsi selama ini terealisasi tempat lalu lalang pejabat Kepri. Sehingga bila digunakan untuk masyarakat, maka gedung yang dibangun hingga miliaran rupiah dari uang rakyat kembali kepada rakyat.

Sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Nur Syafriadi yang jufa mengaku akan menyampaikan hal ini langsung kepada HM. Sani selaku Gubernur Kepri agar pelabuhan provinsi dapat digunakan pada saat arus mudik lebaran.

Meskipun Nur Syafriadi sempat mengatakan, untuk membangun pelabuhan provinsi yang notabenenya hanya untuk arus pejabat, memakan anggaran yang tidak sedikit, dari mulainya pembebasan lahan, penimbunan hingga pembangunan gedung pelabuhan dan ponton.

Padahal, lanjut Nurdianto telah dilayangkan surat selama tiga dalam tiga tahun menjelang lebaran, namun tetap pelabuhan provinsi tidak dapat digunakan untuk masyarakat.

"Tapi akan saya usahakan bahas dengan Gubernur Kepri. Karena menurut saya tidak ada salahnya digunakan pada saat arus mudik, meskipun pelabuhan itu hanya digunakan untuk pejabat saja selama ini," ujarnya.