Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pilih ke Singapura dan Thailand

Presiden SBY Tak Hadiri Peringatan Lahirnya Pancasila
Oleh : Surya Irawan/Dodo
Kamis | 31-05-2012 | 16:27 WIB

JAKARTA, batamtoday - Guna memperingati hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni 2012 ini, MPR RI tidak saja mengundang Presiden dan Wapres RI serta mantan Presiden dan Wapres RI sebelumnya, tapi juga mengundang Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua PGI dan Ketua KWI untuk menyampaikan pendapatnya mengenai Pancasila. 

Selain itu juga akan hadir ormas dan LSM. Hanya saja Presiden Sssilo Bambang Yudhyono tak bisa hadir karena sedang di lawatan luar negeri , dan digantikan oleh Wapres Boediono. 

Selain sambutan kebangsaan tersebut, hari Pancasila ini juga akan dimeriahkan oleh lagu-lagu kebangsaan antara lain karya alm. Franky Sahiltua ‘Pancasila rumah kita’, pembacaan teks Pancasila oleh Wakil Ketua MPR RI Melani Meilina Suharli, instrumentalia Maylafayza, monolog kebangsaan Putu Wijaya, pameran buku-buku karya Bung Karno antara lain ‘Sarinah’ yang menceritakan soal perjuangan kaum perempuan dan lain-lain.

Menyinggung soal ketidakhadiran Presiden SBY , Melani menegaskan bahwa ketidakahdiran Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat terssebut bukan berarti tidak menghargai kelahiran Pancasila, melainkan karena sedang bertugas ke luar negeri. “Pak SBY itu justru pencetus istilah 4 Pilar bangsa yang kini disosialisasikan oleh MPR RI. Jadi, tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Presiden SBY tidak apresiatif terhadap peringatan ini,” tandas Melani pada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (31/5).

Menurutnya, yang pasti dalam rangka sosialisasi dan implementasi 4 pilar bangsa tersebut sesungguhnya bukan tugas MPR RI. Hanya karena ada kekosongan dalam sosialisasi ideologi negara itu yang antara lain di dalamnya terkait UUD NRI 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan  NKRI kata Wakil Ketua MPR RI HM. Lukman Hakim Saifuddin, maka MPR RI mengisinya.

“Seharusnya ada lembaga khusus untuk sosialisasi tersebut sampai ke masyarakat paling bawah dan sekolah-sekolah dasar, agar nilai-nilai kebangsaan ini tidak luntur, apalagi hilang dari kebangsaan Indonesia yang beragam ini,” ujar Lukman.

MPR RI dalam tiga tahun terakhir ini diakui telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri termasuk UIN Syahid Jakarta, LSM dan ormas-ormas. Bahkan menurut Lukman dan Melani, pihaknya telah bekerjasama dengan Kemendiknas dan berhasil memasukkan kembali Pancasila dalam kurikulum sekolah dasar (SD), mengumpulkan seluruh dalang untuk mengangkat cerita-cerita budaya lokal yang erat hubungannya dengan nilai kebangsaan dan masih banyak lagi.

“Tapi, kalau masih ada tindakan anarkisme, main hakim sendiri dan konflik atas nama agama, budaya dan lain-lain, itulah pentingnya 4 pilar itu untuk terus disosialisasikan kepada masyarakat,” tutur Lukman.

Lanjut Lukman Hakim, penanaman nilai-nilai kebangsaan merupakan tanggung jawab bersama anak bangsa, yang seharusnya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif khususnya di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi. Karena itu, tidak bisa pemerintah menyerahkan hanya kepada MPR RI, tapi juga lembaga lain atau lembaga khusus tersebut agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Menurut Melani MPR RI juga akan mengadakan lomba lagu kebangsaan khusus untuk pengamen jalanan, agar lagu-lagunya tersebut nantinya dinyanyikan langsung kepada masyarakat.

“Saya kira lagu kebangsaan bagi pengamen jalanan ini bagus, apalagi mereka setiap hari bernyanyi di jalanan dan bus-bus setiap hari. Jadi, selain sosialisasi 4 pilar bangsa, dengan menyanyi itu berarti para pengamen menyampaikan langsung pada masyarakat. Itu bagus,” katanya.

Dikatakan, di era reformasi saat ini, nilai-nilai Pancasila kembali diuji dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang ternyata telah mengalami suatu pergeseran, perubahan signifikan dari semua sendi kehidupan.

“Sejak reformasi makna dan fungsi Pancasila makin memudar. Bahkan Pancasila tak pernah  disebut-sebut lagi. Jadi, peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 ini sangat penting dan strategis di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh globalisasi yang semakin luas, yang salah satunya membawa arus deras demokratisasi di segala bidang," tambah Lukman.