Gonjang-ganjing di Universitas Karimun

KARIMUN, batamtoday – Sebanyak 14 program studi (prodi) jurusan pada empat fakultas di Universitas Karimun, ternyata belum terakreditasi sampai sekarang. 

Setelah tidak sanggup mengupayakannya, ketua Yayasan Tujuh Juli, dr. Zufri Taufik baru menyerahkan pengurusan akreditasi kepada Rektor Abdul Latif sebulan yang lalu, sebagaimana diungkapkan sumber imformasi dari kalangan mahasiswa. 

Menjawab konfirmasi, beberapa waktu yang lalu, Abdul Latif menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pengisian data (borang) untuk memenuhi jadwal validasi data ke Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas, sebagai proses mendapatkan akreditasi. 

Jika ditopang pendanaan dari yayasan, Abdul Latif optimis akreditasi sembilan prodi dulu yang akan diajukan ke Dirjen Dikti bisa diperoleh tahun ini. Sehingga, 700-an mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Politik (Fisipol) dengan berbagai jurusan, diharapkan bisa diwisuda jika lolos ujian skripsi. 

Tetapi jika akreditasi belum diperoleh universitas, mereka tidak boleh diwisuda atas larangan Dirjen Dikti dan terpaksa harus menunggu. “Akibatnya kami yang dirugikan, baik dari segi materi maupun waktu,” ujar Bakrie, mahasiswa semester akhir Fisip dengan khawatir. 

Dia mengharapkan Yayasan Tujuh Juli selaku pengelola Universitas Karimun harus mendukung Rektor dalam bentuk pembiayaan, agar bisa mendapatkan akreditasi tahun ini. Sehingga mahasiswa tidak terus dirugikan, seperti 1.300 mahasiswa FKIP angkatan pertama 2008 yang gagal diwisuda tahun ini karena empat jurusan baru dapat izin prodi Maret 2011. 

Sebagian besar terpaksa mengulang kembali dari semester awal, sedangkan yang lainnya mengundurkan diri karena prustrasi. Selanjutnya, keraguan mahasiswa dapat akreditasi tahun ini muncul karena ketidaksiapan dana yayasan, sehingga bisa memperburuk nama Universitas Karimun dimata masyarakat. 

"Nantinya, bisa membuat banyak orang takut masuk kuliah di Universitas Karimun," ujar Samsi warga Karimun mengomentari. 

Ketua Yayasan Tujuh Juli dr. Zufri Taufik yang dikonfirmasi, mengakui keterbatasan dana, sebagaimana informasi yang beredar di kalangan mahasiswa. 

Dia menyatakan pihaknya masih ‘ngumpulin dana dulu’ untuk membiayai pengurusan akreditasi. Jika mantan dokter praktek itu menunjukkan sikap keseriusan, sebagai ketua yayasan, dirinya bisa saja minta bantuan ke Pemkab Karimun selaku bapak angkat. 

Asumsi berkembang di kalangan civitas akademika di Provinsi Kepulauan Riau, menuding pihak yayasan tidak profesional mengelola Universitas Karimun. Bukan tidak mungkin akan mengorbankan Universitas Karimun yang sudah tergolong bagus. Kendati baru empat tahun berdiri (sejak Oktober 2008-red.), empat fakultas yang ada dengan 14 bidang studi telah mempunyai izin prodi kendati baru sejak Maret 2011. Sedangkan akreditasi mulai diurus dan yayasan perlu memberi dukungan penuh, supaya berhasil mendapatkannya. 

Sistim perkuliahan pun, menurut Rektor Abdul Latif, sudah semakin terkendali dan nyaman. Terhitung setahun lalu, kata Latif, 1.700 total mahasiswa sudah dapat disatukan kuliah dalam satu gedung yang refresentatif dan nyaman, dengan dosen pengajar yang memadai bagi 14 bidang studi.

Mengomentari persoalan di Universitas khususnya masalah 1.300 mahasiswa FKIP yang gagal diwisuda tahun ini, dan sampai mengadu ke Gubernur Kepri pekan lalu karena merasa ditipu pihak Yayasan Tujuh Juli, Dekan Fisip Universitas Negeri Umrah Tanjungpinang Drs Rumzi M.Si menilai Universitas Karimun terlalu berani menerima mahasiswa sebelum adanya program studi dari Mendiknas. 

Ia menyatakan hal itu menjadi pelajaran bagi masyarakat Kepri, akrena sifatnya penipuan public yang tidak bisa ditolerir. Menurutnya, pihak-pihak terkait sepatutnya dimeja-hijaukan saja karena main-main dengan aturan. Antusias masyarakat terutama untuk menjadi guru terlalu menggebu-gebu, sebab menjadi guru meningkat kesejahteraannya dan tidak bisa dipandang sebelah mata. 

Akibat pihak tertentu memanfaatkan situasi, akhirnya yang rugi di Universitas Karimun selain mahasiswa yang menuntut ilmu, juga merugikan serta mencemarkan nama daerah. Rumzi menyebutkan, sebenarnya mahasiswa Universitas Karimun bisa terbantu kalau pihak universitas mau berembuk dengan universitas di Kepri yang mempunyai izin keguruan, misalnya Umrah Negeri ada prodi Bahasa Indonesia-nya dan di Batam juga ada.