Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ketua Komisi IV DPRD Batam Lepas Tangan Soal Nutune
Oleh : Ocep
Kamis | 05-04-2012 | 13:29 WIB

BATAM, batamtoday - Alih-alih merasa berang karena pihak manajemen PT Nutune mengingkari kesepakatan pembayaran pesangon kepada karyawannya, Ketua Komisi IV DPRD Batam Riki Syolihin malah terkesan tidak mau tahu atas pengingkaran kesepakatan tersebut.

Saat dikonfirmasi soal perkembangan terakhir gejolak karyawan yang kembali terjadi di PT Nutune, dengan santai Riki mengatakan bahwa saat ini penyelesaiannya sudah ditangani Disnaker dan pihak kepolisian.

"Masalah Nutune sudah dikoordinasikan pihak kepolisian dan Disnaker," ujarnya singkat, Kamis (5/4/2012).

Riki hanya mengatakan dirinya sudah meminta pihak kepolisian dan Disnaker untuk turun ke lapangan guna mengantisipasi potensi keributan oleh para karyawan di sana.

Namun dia tidak mampu menjelaskan upaya yang sudah dilakukannya untuk mendesak pihak manajemen perusahaan menyelesaikan pembayaran uang pesangon karyawan.

"Belum ada informasi dari manajemen Nutune," katanya.

Dia pun bahkan mengatakan jalinan komunikasi ke pihak manajemen hanya dilakukan Disnaker, bukan oleh dirinya.

Riki hanya mengatakan sepengetahuan dia, pihak manajemen PT Nutune masih berada di Singapura.

"Sekarang saya masih menunggu informasi yang valid dari kepolisian dan Disnaker," ujarnya mengakhiri.

Penjelasan terakhir Riki yang secara tidak langsung mengaku belum mendapat informasi yang valid terhadap perkembangan yang terjadi di Nutune cukup mengherankan mengingat kemarin, sudah terjadi gejolak ratusan pekerja Nutune yang melakukan pemblokiran jalan dan pembakaran ban di sekitar lokasi perusahannya akibat kefrustasian belum dibayarkannya uang pesangon oleh manajemen Nutune.

Apalagi penanganan mediasi konflik hubungan industrial yang terjadi di perusahaan itu pada perkembangan terakhir ditangani langsung Komisi IV DPRD Batam.

Malah beberapa waktu lalu Riki menegaskan sendiri bahwa Disnaker Batam sudah tidak mampu lagi memediasi konflik tersebut sehingga komisinya turun tangan langsung setelah didesak para karyawan.