Pengusaha Impor Daging Tanpa Kuota

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Ir Kasan MM, mengatakan, dari pelaksanaan inspeksi terhadap sejumlah bahan pokok di Tanjungpinang, ditemukan Bulog Kota Tanjungpinang belum menyalurkan beras premium yang dijual dengan harga medium.

Namun, Tim Kemendag menemukan beras premium yang dijual Bulog dengan harga medium, tetapi dijual agen dan pedagang di pasaran dengan harga premium.

"Beras premium yang dijual Bulog dengan harga medium dijual agen dan pedagang dengan harga premium," ungkap Kasan dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri di Tanjungpinang, Selasa (24/8/2018).

Kasan pun menyarankan kepada Bulog agar segera mengguyur pasar dengan beras premium dengan membentuk kemitraan dengan pedanggang pasar, untuk menyalurkan beras Bulog premium sesuai harga HET yang ditentukan pemerintah.

Tim Kemendag juga mengaku menemukan agen dan distributor daging impor yang langsung dari luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia. Dan menurut Kasan, untuk bahan daging tertentu, impor yang dilakukan pengusaha tersebut tanpa kuota sah-sah saja dan dibenarkan.

• Baca: Kunjungan Tim Kemendag di Tanjungpinang Disorot Masyarakat

Sedangkan mengenai harga bahan sembako lain, seperti minyak, gula serta bahan lainnya, harganya masih stabil. Sebab sejak Maret 2018, pemerintah daerah telah melakukan monitoring pasar.

"Dalam mengatasi kelangkaan bahan sembako menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, kami juga mengharapkan agar Bulog memberikan jaminan ketersediaan stock pangan, kemudian pemerintah daerah melakukan koordinasi dan pengawasan," tegas Kasan.

"Kementerian Perdagangan nanti menjelang Ramadahan dan Lebaran juga akan menurunkan tim untuk melaksanakan pemantauan di sejumlah daerah."

Terkait permintaan Pemerintah Provinsi Kepri yang mengajukan impor khusus sembako langsung dari luar, Kasan menyatakan jika hal tersebut perlu pertimbangan pemerintah pusat. Dan sebagai Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag, tegasnya lagi, apapun kebijakan yang ditetapkan menteri, maka hal tersebut yang dilaksanakan.

"Mengenai permintaan daerah untuk melakukan impor sendiri, hal tersebut merupakan kewenangan pimpinan, dan apa yang diamanatkan menteri, tentu itu yang akan saya laksanakan," ujarnya.

Sementara Kepala Bulog Divre Riau dan Kepri, Awaludin Iqbal, mengatakan stock beras Bulog di gudang Divre Riau dan Tanjungpinang dan Batam hingga saat ini aman dan mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat hingga Juni 2018 mendatang.

"Mengenai jumlah stock beras di Bulog, kami pastikan aman hingga 3 bulan ke depan dan stock Bulog tersebut akan terus ditambah jika ada penyaluran dari gudang Divre ke beberapa daerah di Kepri," ujarnya.

• Baca: Cek Stabilitas Bahan Pokok Jelang Ramadhan, Tim Kemendag Turun ke Tanjungpinang

Kendati Awaludin Iqbal enggan membeberkan total stock beras yang menjadi cadangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, namun Kepala Dinas Perdagangan Kepri, Burhanuddin, mengatakan, jika sebelumnya Bulog menyatakan hingga Juni 2018 mendatang Divre Bulog Riau dan Kepulauan Riau, saat ini menginapkan 4000 Ton lebih beras untuk persediaan Ramadhan dan Lebaran mendatang.

"Melalui rapat koordinasi ini dengan Kementerian, Bulog, agen dan distributor, pemerintah juga memastikan pada Bulog agar dapat mempersiapkan ketersediaan beras menjelang Ramadhan dan Idul Fitri nanti," ujarnya.

Selain membicarakan ketersediaan stock, stabilisasi harga dan pelaksanaan pengawasan pangan, pada Rakor dengan tim Kementeriaan itu juga diajukan ke Pemerintah Pusat agar kebijakan impor khusus beras dan gula ke Provinsi Kepri diberikan, sehingga kenaikan dan ketersediaan pangan dapat ditekan.

"Selama ini yang menjadi penyebab naiknya margin harga sembako di Kepri, selain akibat minimnya stock juga dipengaruhi jauhnya rentang kendali dan mahalnya ongkos transportasi dari Jawa dan Sumatra saat membawa sejumlah bahan pangan tersebut ke Kepri," ujar Burhanuddin.

Atas dasar itu, berdasarkan kesepakatan pengusaha serta stakeholder dan bahkan Komisi VI DPR-RI, Pemerintah Daerah meminta agar Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan khusus impor bahan pangan, langsung ke pelabuhan yang ada di Kepri, sehingga dapat menekan cost transportasi dari impor yang sebelumnya dibawa ke Jawa, baru setelah itu didistribusikan ke Kepri.

Editor: Udin