Ogah Sambangi Distributor Nakal

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kunjungan Tim Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI ke Tanjungpinang, Senin (23/4/2018), dalam rangka menginspeksi stabilitas bahan pokok menjelang Ramadhan, yang terkesan 'pilih-pilih', mendapat sorotan dari masyarakat.

Dalam kunjungan kali ini, Tim Kemendag dinilai lebih memilih distributur bahan pokok dan juga pelabuhan yang dianggap tidak bermasalah. Padahal, di Tanjungpinang diduga banyak pelabuhan ilegal dan juga distributor nakal yang harus dibenahi untuk lebih menerapkan aturan dan perundang-undangan.

"Harusnya tim ini melihat dan memantau distributor kebutuhan pokok yang dianggap telah melanggar aturan, seperti kasus pengoplosan beras dan barang lainnya di Tanjungpinang yang terjadi beberapa waktu lalu," kata Hamdi di Pelabuhan Sri Payung Batu 6 Tanjungpinang, saat Tim Kemendag mengunjungi pelabuhan tersebut, Senin (23/4/2018).

Seharusnya, sambung Hamdi, tim Kemendag meninjau keberadaan pelabuhan-pelabuhan ilegal atau pelabuhan tikus di Tanjungpinang dan Kepri. Jangan memantau pelabuhan yang sudah baik dan ramai dengan aktifitas yang legal.

Tim Kemendag juga harusnya memantau peredaran barang-barang yang dijual bebas di pasaran Taniungpinang yang tidak memiliki SNI.

"Kan banyak barang-barang mainan anak-anak, makanan dan barang kebutuhan lainnya yang didatangkan dari China yang masuk diduga secara ilegal melalui pelabuhan tikus itu," tegasnya.

Terkait sortan masyarakat Tanjungpinang ini, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendari, Kasan, mengatakan, bahwa timnya memang tidak secara khusus untuk memantau terkiat hal tersebut.

• Baca: Cek Stabilitas Bahan Pokok Jelang Ramadhan, Tim Kemendag Turun ke Tanjungpinang

Namun tim yang dipimpinnya lebih fokus memantau dan melihat kondisi stok barang kebutuhan masyarakat dan juga alur masuk barang kebutuhan pokok di Tanjungpinang, dan Kepri umumnya.

"Kita lebih fokus memanatau barang-barang untuk persiapan menjelang puasa dan hari raya Idul Fitri tahun ini," katanya.

Kasan juga mengakui bila Kepri ini merupakan daerah perbatasan dengan sejumlah negara, dan disinyalir memang banyak barang-barang masuk tidak sesuai dengan atutan dan ketentuan.

Terkait barang-barang yang dijualbelikan secara bebas dari luar negri dan tidak ber-SNI, tentunya itu bukan merupakan tufoksinya secara khusus. Namum ada bagian lainnya dan juga intansi lain, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di masing-masing daerah.

"Memang ini juga merupakan bagian dari Kemendag, namun bukan bagian dari tugasnya secara khusus. Namun terkiat keluham dan masukan dari masyarakat tentunya akan dibahas di tingkat pusat," kilahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perdagangan Kepri, Burhanuddin, mengatakan, terkiat adanya dugaan barang berdar yang tidak ber-SNI dan juga adanya dugaan distributor yang nakal akan ditindak lanjuti.

"Tentunya kita akan tindak lanjuti bila memang ditemukan hal seperti itu<' katanya.

Terkiat kasus kecurangan pengoplosan beras beberapa waktu lalu, itu sudah kewenangan dari pihak penegak hukum. Sebab, pihaknya tidak berhak mencampuri urusan terkiat proses hukum.

"Pemerintah Kepri sudah tegas dalam hal ini, apabila terbukti bersalah maka izin-izin usaha yang bersangkutan akan dicabut. Kami juga sudah melakukan sosilisasi kepada para distributor dan pedagang untuk tidak berbuat curang, jangan sampai merugikan masyarakat," ujarnya.

Editor: Udin