JAKARTA, batamtoday – Dalam kunjungan kerjanya ke Banten, anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran (23/12) sangat menyayangkan kondisi dan keberadaan dari 168 Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja yang ada saat ini karena belum memilki standar kompetensi dan program berbasis kompetensi. 

Sesuai dengan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP nomor 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dilakukan berdasarkan kompetensi.  

"Apalagi, dari sisi SDM instruktur, BLK juga masih menyimpan berbagai masalah, antara lain sejumlah BLK tidak memiliki instruktur ada 33 BLK, jumlah workshop yang nihil instruktur per Kejuruan ada 622 workshop, rata-rata instruktur yang pensiun pertahun sebanyak 210 orang, jumlah instruktur yang ada saat ini 2.697 orang dimana masih jauh dari jumlah ideal sebanyak 5.832 orang", papar Herlini.

"Pelatihan berbasis kompetensi (PBK) adalah pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi yang disusun berdasarkan kebutuhan industri. Hanya saja pelaksanaan PBK ini baru dpat dilaksanakan apabila tersedia infrastruktur kelembagaan pelatihan yang memadai dan memenuhi prinsip-prinsip pelatihan berbasis kompetensi", jelas legislator Partai Keadilan Sejahteras ini. 

Saran Herlini, pemerintah perlu melakukan revitalisasi terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menjawab persoalan pengangguran dan tenaga kerja. Keberadaan BLK ini sangat penting di dalam upaya membuka lapangan kerja bagi lebih dari 8 juta jiwa yang saat ini masih menganggur. Oleh karena itu, program-program pelatihan yang dikelola BLK harus berbasis kompetensi yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat. Untuk itu, Herlini mendukung meminta pemerintah melakukan revitalisasi BLK sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2011 ini. 

"Hasil evaluasi yang dilakukan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (BINALATTAS) Kemenakertrans yang menunjukkan 80 BLK dalam kategori rusak, 90 sedang, dan hanya 20 yang baik menjadi dasar agar hal ini segera dilakukan", jelas Herlini.

Pemerintah juga harus memberikan keseriusan dalam pencapaian target yang telah ditentukan untuk dalam pelaksanaan pelatihan, dari data yang ada sebanyak 33 propinsi total realisasi pada tahun 2010 sebanyak 45.436 dari 50.173 yang ditargetkan, sedangkan keberhasilan pemerintah dalam penempatan tenaga kerja yang telah dilatih sebanyak 37.939. 

Sedangkan pada tahun 2011 saat ini, total realisasi 42.267 dari target 81.649 orang, sedangkan keberhasilan pemerintah dalam penempatan tenaga kerja yang telah dilatih sebanyak 6.445 orang. 

Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari pelatihan terancam gagal dikarenakan sedikit dari realisasi tenaga kerja yang dapat ditempatkan, hal inilah yang kemudian juga membuat kita untuk bertanya kembali terhadap program dan kompetensi yang dibuat oleh pemerintah. 

Herlini menyayangkan masih rendahnya kinerja pemerintah dalam dua tahun terakhir ini dan tidak mencapai target. Data Kemenakertrans tahun 2010 menunjukkan dari target peserta pelatihan 50.173 orang yang terealisasi 45.436 orang. 

Bahkan tahun 2011 pencapaian target semakin menurun dimana dari target peserta sebanyak 81.649 orang, hingga Oktober 2011 realisasinya hanya mencapai 42.267 orang atau masih 51,7 persen. 

Diketahui saat ini BLK yang sudah beroperasi sebanyak 237 Balai Latihan merupakan milik Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari 195 Balai Latihan Kerja Industri, 18 Balai Latihan Ketransmigrasian dan 24 Balai Pengembangan Produktivitas. Sedangkan Kemenakertrans mengelola 18 Balai Latihan yang terdiri dari 11 Balai Latihan Kerja Industri, 6 Balai Latihan Ketransmigrasian dan 1 Balai Pengembangan Produktivitas. 

Di samping itu, tahun 2011 ini juga dibangun 58 BLK yang belum beroperasi karena menunggu kesiapan infrastruktur terutama kelengkapan gedung workshop, peralatan pelatihan dan instruktur. Dengan demikian apabila seluruh BLK yang telah dibangun dan beroperasi, seluruhnya akan menjadi 313 Balai Latihan.