Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

KPU Anambas Kirim Dokumen Rekapitulasi Pilkada ke Tingkat Provinsi

2024-12-07 16:44:14

BATAMTODAY.COM, Anambas - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengirim hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas serta hasil rekapitulasi suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau ke tingkat provinsi.

Jenita Janet Hingga Doorprize Menarik Meriahkan Gebyar Pajak Daerah Bintan 2024

2024-12-07 16:04:13

BATAMTODAY.COM, Bintan - Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Ketua TP PKK Bintan Hafizha Rahmadhani melaksanakan jalan santai bersama masyarakat yang memadati ruas jalan utama Tanjung Uban dalam Gebyar Pajak Daerah sempena Hari Jadi ke-76 Kabupaten Bintan, Sabtu (7/12/2024).

Harbolnas 2024, Transaksi E-Commerce Indonesia Diproyeksi Tembus Rp 487 Triliun

2024-12-07 14:04:01

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia semakin serius menggenjot perekonomian digital melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024. Menteri Perdagangan Budi Santoso, yang aktif mempromosikan produk lokal, turut terlibat dalam peluncuran acara ini dengan menawarkan produk UMKM melalui live shopping.

Peluncuran yang berlangsung di The Park, Pejaten, Jakarta, ini diproyeksikan akan mendongkrak nilai transaksi niaga elektronik Indonesia menjadi Rp 487 triliun pada 2024, meningkat dari Rp453 triliun di tahun sebelumnya.

Indonesia Selidiki Dugaan Dumping Polypropylene Homopolymer dari 8 Negara

2024-12-07 13:44:01

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) resmi memulai penyelidikan antidumping terhadap impor produk polypropylene homopolymer dari delapan negara, yakni Arab Saudi, Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Tiongkok, Thailand, Singapura, dan Vietnam. Produk ini tercatat dalam pos tarif 3902.10.40 pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

Penyelidikan yang dimulai pada 4 Desember ini dijadwalkan berlangsung selama 12 bulan. Jika diperlukan, masa penyelidikan dapat diperpanjang hingga total 18 bulan. Langkah ini diambil sebagai respons atas permohonan dari PT Chandra Asri Pacific Tbk., yang mengklaim mewakili industri dalam negeri.