KNPI Tanjungpinang Tolak Rencana Pelantikan DPD Provinsi Kepri

BATAMTODAY.COM, Batam - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Tanjungpinang, Kepri menolak rencana pelantikan DPD KNPI Provinsi Kepri, hasil carataker, Kamis (10/3/2022).

Alasannya, karena pelantikan tersebut akan memecah belah organisasi kepemudaan di Provinsi Kepri. Pada akhirnya akan timbul konflik kepemudaan dan situasi menjadi tidak kondusif di Kepri.

Ketua DPD KNPI Tanjungpinang, Arie Sunandar mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa terdapat oknum mengatasnamakan KNPI Kepulauan Riau akan menggelar pelantikan di salah satu Hotel, di Tanjungpinang dalam waktu dekat ini.

• BACA JUGA: KNPI Kepri Kutuk Keras Pelaku Pengeroyokan Haris Pertama di Restoran Garuda

Untuk itu, Arie Sunandar meminta Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menindak oknum yang dinilainya mengaku-ngaku sebagai KNPI Kepri.

Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Pengurus Kecamatan (PK) KNPI se-Kota Tanjungpinang menolak pelantikan KNPI versi karateker dan menyatakan tidak ada tempat bagi pengurus KNPI tandingan di Kepulauan Riau.

Arie Sunandar menyatakan, di Kepulauan Riau, KNPI hanya ada satu, yakni di bawah kepemimpinan Banjar Ahmad dan Andi Muchtar sebagai Sektertaris KNPI Kepri.

KNPI Tanjungpinang juga akan segera berkomunikasi dengan kapolres terkait ijin pelaksanaan pelantikan KNPI tandingan tersebut.

• BACA JUGA: Haris Pertama Tegaskan Musda III KNPI Kepri di Bintan Sah Secara Hukum

"KNPI Kota Tanjungpinang meminta Gubernur dan steckholeder terkait untuk tidak mengakui KNPI Dewi Socowati dan meminta Kapolres Tanjungpinang untuk menindak acara yang tanpa ijin tersebut," ujar Arie Sunandar.

Arie Sunandar dalam keterangannya menyebutkan, pertimbangan mengadukan persoalan pelantikan KNPI tandingan tersebut kepada Gubernur Kepri Ansar Ahamad upaya menghentikan konflik pemuda, di Kepulauan Riau.

Menurut Arie, saat ini banyak beredar di media sosial mengatasnamakan KNPI diluar kepemimpinan Noer Fajriansyah. Akibatnya terjadi kekisruhan dan kegaduhan organisasi yang berdampak kepada konflik horizontal antara sesama OKP.

Selain itu, tindakan para oknum-oknum mengatasnamakan KNPI tersebut dinilai tidak memiliki legalitas dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KNPI dan Undang-Undang Pemuda, sehingga dapat dengan mudah memicu terjadinya konflik antar pemuda.

• BACA JUGA: Endang Dewi Sucowati Jadi Ketua KNPI Kepri Hasil Musda III di Bintan

"Pelantikan tersebut ilegal dan tidak sesuai konstitusi, karena mereka tidak mengantongi SK Kemenkum HAM seraya meminta pemerintah segera bertindak tegas dengan oknum yang hobinya adu domba pemuda," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh, Ketua bidang Politik DPD KNPI Provinsi Kepri, hasil Musyawarah Daerah (Musda II), Evedius Halima, meminta kepada Kapolda Kepri untuk menindak oknum-oknum yang mengatasnamakan DPD KNPI Kepri, karena hanya menimbulkan perpecahan pemuda di Kepri yang mengakibatkan situasi menjadi tidak kondusif.

"Orang-orang yang menimbulkan kegaduhan seperti ini, saya minta kapolda kepri untuk menindak tegas. Karena ini bisa menimbulkan konflik antar pemuda di Kepri" tegas Halima.

Diketahui, sejumlah famplet digital pelantikan DPD KNPI Kepulauan Riau yang dijadwalkan berlangsung di salah satu hotel di Tanjungpinang pada Minggu, 13 Maret 2022 mendatang beredar luas di lini massa media sosial.

Editor: Dardani

---