Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Kapolda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman mengunjungi pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Singapura, Senin (15/11/2021) siang.

Dalam kunjungan ke Pulau Nipah dan Pulau Pelampung, Kapolda didampingi Gubernur Provinsi Kepri, H Ansar Ahmad; Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak; Danrem 033/ Wira Pratama, Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu serta PJU Polda Kepri.

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan korupsi di SMAN 1 Batam, yang ditangani Kejaksaan masih terus berlangsung.

Kali ini, Pidsus Kejari Batam memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, M Dali, Senin (15/11/2021) sekira pukul 14.00 - 16.30 WIB.

BATAMTODAY.COM, Batam - Sejumlah pejabat utama Polresta Barelang, mewakila Kapolresta Kombes Pol Yos Guntur menyambangi Markas Komando Yonif 10 Marinir di Pulau Galang, Senin (15/11/2021). Kedatangan para pejabat Polresta Barelang ini untuk memberikan kejutan di HUT Korps Marinir ke-76 tahun 2021.

Adapun PJU Polresta Barelang yang hadir di Mako Yonif 10 Marinir yakni Kabag SDM Kompol Sarbini, Kasat Samapta Kompol Firdaus, Kasi Humas Iptu Tigor Sidabariba dan lainnya. Mereka, disambut langsung Danyonif 10 Marnir, Letkol Mar Brian Iwan Prang beserta jajaran.

BATAMTODAY.COM, Batam - Panglima Komando Armada I, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, membantah pihak TNI AL meminta uang Rp 4,2 miliar dari pemilik kapal asing yang diamankan di Perairan Indonesia, perbatasan dengan Singapura.

Hal ini menyusul adanya pemberitaan media asing (Reuters) yang menyebutkan pemilik kapal, awak kapal dan sumber keamanan maritim yang semuanya terlibat dalam penahanan dan pembayaran, mengatakan pembayaran itu dilakukan secara tunai kepada perwira angkatan laut Indonesia atau melalui transfer bank ke perantara yang mengaku mewakili TNI Angkatan Laut Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Batam - Jaksa Agung, ST Burhanuddin memerintahkan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri agar segera bentuk Tim Khusus pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Intruksi Jaksa Agung tersebut disebabkan oleh isu-isu mafia tanah, selain menghambat proses pembangunan nasional, namun juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah.