Lowongan Marketing Freelance

Lowongan Kerja Terbaru

Lowongan Human Resource

Lowongan Design Grafis

Lowongan E-commerce Manager

Lowongan Website Manager

Batamtoday.com | Inspirasi Masyarakat Kepri

Membongkar Jalur Sutera TKI Ilegal

29-01-2016 | 08:00 WIB

MENGADU nasib, mencari penghidupan lebih baik untuk keluarga. Sungguh niat yang sangat mulia. Niat itu pulalah yang mengantarkan 18 orang anak bangsa Indonesia karam di perairan Johor Bahru, Malaysia, Selasa (26/1/2016) lalu. Mereka bekerja secara ilegal berburu ringgit di sana. Di mana rute mereka? Berikut hasil liputan tim wartawan BATAMTODAY.COM membongkar 'jalur sutera' tenaga kerja Indonesia ilegal ke Malaysia.

Lahan, Perizinan dan Pungli Jadi Kendala Utama di Batam

29-01-2016 | 08:12 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - 'Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat' merupakan bagian dari penjabaran salah satu nawacita dalam pembangunan nasional, sebagaimana yang telah dicita-citakan Presiden Joko Widodo. Sedangkan Real Estate Indonesia (REI) yang merupakan asosiasi para pengembang perumahan, tentu sangat dibutuhkan perannya untuk bisa mewujudkan keinginan Presiden Indonesia ke-7 tersebut.

Dituntut 17 Tahun Penjara, Pemilik 26,72 Gram Sabu Minta Keringanan

29-01-2016 | 08:24 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Muhammad Ali Samsudin, terdakwa pemilik 26,72 gram sabu dituntut 17 Tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (28/1/2016) sore.

Polda Kepri Dirikan Posko Kemanusiaan untuk Korban Kapal Karam di Johor

28-01-2016 | 19:19 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Sehari setelah terjadi penemuan mayat WNI yang terdampar di Pantai Tanjung Kelisa, Mukim Timur, Bandar Penawar, selatan Johor, Malaysia, Polda Kepri mendirikan Posko Kemanusiaan di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. 

Bentuk Panja Pengupahan, DPR Harap PP 78 Bisa Direvisi

28-01-2016 | 18:43 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih terus mengkaji Peraturan Permerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang sudah dijalankan oleh pemerintah.