Tanjungpinang

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Plt Gubernur Kepulauan Riau, H Isdianto menyerahkan secara simbolis 1.057 paket bantuan sembako berupa beras dan lauk-pauk kepada seluruh pelaku pariwisata yang ada di Tanjungpinang, baik hotel, travel dan sebagainya.

Penyerahan bantuan yang bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI bekerjasama dengan Polda Kepri ini dilakukan di Gedung Aisyah Sulaiman, Tepi Laut Tanjungpinang, Senin (29/6/2020) lalu.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sebanyak 77 orang ikut mendaftar pelaksanaan Open Bidding yang digelar pemerintah Provinsi Kepri untuk mengisi 16 jabatan Kepala OPD.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah, H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, Senin (29/6/2020). "Ada sebanyak 77 orang yang sudah ikut mendaftar mengikuti pelaksanaan Open Bidding tersebut," ujar Arif, seperti dilansir laman resmi Diskominfo Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kepri memintan Pemerintah Provinsi untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan retribusi daerah.

Pasalnya, hingga saat ini pengelolaan retribusi sebagai pendapatan daerah di Provinsi Kepri belum terkelola dengan baik.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Plt Gubernur Kepri Isdianto enggan menjawab terkait beberapa BUMD Kepri yang belum Memiliki manfaat ekonomi. Ia langsung mengarahkannya kepada Sekda Kepri untuk memberi penjelasan.

"Kalau masalah pendanaan tanyakan langsung kepada Sekda. Beliau yang bisa jawab masalah itu," kata Isdianto usai mengikuti Rapat Paripurna Jawaban Pemprov Kepri terkait pandangan umum dari Fraksi DPRD, Selasa (30/6/2020).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi di DPRD terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di ruang sidang utama kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (30/6/2020).

Dalam kesempatan ini Isdianto menanggapi pemandangan fraksi-fraksi dengan mengelompokan ke dalam lima poin penting yang meliputi masalah realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, penglolaan barang milik daerah, SDM dan informasi pengelolaan keuangan daerah.