Tanjungpinang

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pertanian dan Perikanan (DP3) menyerahkan bantuan kepada kelompok tani, kelompok ternak dan kelompok pengerajin, Selasa (27/12/2022).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Keluarga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menerima bantuan langsung tunai (BLT) percepatan pemulihan ekonomi daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad bersama Danlanud Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Kolonel Nav Arief Budiman dan jajaran melangsungkan rapat bersama membahas rencana pengembangan Apron dan Baseops untuk Lanud Tanjungpinang di Rupatama, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (26/12/2022).

Dalam rapat tersebut, Danlanud RHF memaparkan bahan dalam rangka permohonan lahan pembangunan Baseops dan Apron. Gubernur Ansar membuka rapat dengan menyampaikan pengembangan fasilitas Lanud menjadi penting karena saat ini fasilitas tersebut masih menempati bagian kecil dari ruangan yang dipinjamkan Angkasa Pura.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara menghadiri sekaligus mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur, Dompak, Senin (26/12/2022). Rapat tersebut diikuti Kepala Daerah seluruh Indonesia.

Rapat koordinasi kali ini fokus membahas bagaimana penerapan dan pengendalian inflasi di daerah, guna melihat progres dari masing-masing daerah dalam mencegah kenaikan inflasi dan kendala-kendala yang dihadapi di daerah.

Oleh: Yoga Reynaldi Bimantarayudha

Wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode menuai protes dan memicu kegaduhan publik. Masyarakat merespons isu ini dengan menolak keras wacana tersebut.

Gelombang demonstrasi mahasiswa pun digelar serentak di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin, 14 April 2022. Mereka menuntut elite-elite politik tidak mengkhianati konstitusi negara dengan menolak penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden melalui amendemen. Wacana jabatan tiga periode presiden ini hanya membuat demokrasi Indonesia kian memburuk membunuh demokrasi sekaligus mengkhianati reformasi.