DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi III DPRD Kepri melakukan peninjauan ke lokasi tambang milik PT Lubuk Utama Granit (LUG) di Pulau Selayar, Kabupaten Lingga, beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugroho, yang memimpin langsung peninjauan lapangan tersebut mengatakan PT LUG ini merupakan perusahaan tambang batu granit yang rencananya akan melakukan kegiatan tambang tepatnya di Bukit Kelembai, Pulau Selayar.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penggunaan anggaran di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kepri tahun 2020 tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Tidak seperti dua tahun sebelumnya yakni tahun 2018 dan 2019, Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kepri selalu menjadi langganan temuan oleh BPK Kepri, terutama pada biaya makan dan minum dan biaya perjalanan dinas.

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging mengatakan Pemerintah Kota dan BP Batam harus mengambil langkah cepat terkait persoalan koloni lalat di daerah Sembulang, Kecamatan Galang.

Pasalnya, kata Uba, keberadaan koloni lalat itu sangat mengganggu aktivitas warga maupun kesehatan mereka di sana. Sementara, perusahaan ternak ayam yang diduga menjadi peyebab munculnya koloni lalat itu tak juga bisa memberikan solusi kepada warga yang terkena dampak.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berada di urutan teratas se-Indonesia, sesuai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, jumlah pengangguran TPT mencapai 10,12 persen, bahkan berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 7,07 persen.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Realisasi serapan anggaran Pemprov Kepri pada triwulan I-2021 hanya mencapai 7 persen. Hal ini pun menjadi sorotan anggota DPRD Kepri, karena dinilai sangat minim.

Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Wirya Putra Silalahi mengatakan, minimnya realisasi belanja Pemprov Kepri tersebut dikarenakan adanya perubahan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).