DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta kepastian dari pemerintah terkait kebijakan jeda (moratorium) pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Abraham mempertanyakan sampai kapan kebijakan moratorium diberlakukan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pada Sidang Paripurna Ke-13 Masa Sidang IV, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menetapkan lima keputusan penting yang mencakup hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, pandangan dan pendapat, serta rekomendasi DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI menentang keras tindakan premanisme yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) karena dinilai meresahkan masyarakat dan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi di Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas otonomi daerah dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara DPD RI dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan manusia dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin melantik Irjen Pol Mohammad Iqbal, sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI di Gedung Nusantara IV, Senin (19/5/2025).

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin konsisten mengawal penanganan persoalan pekerja migran Indonesia (PMI). Terbaru, DPD RI berhasil memulangkan 2 PMI Non-Prosedural dari Turki yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang tengah melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Turki, menemukan dua orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang mengalami permasalahan serius di Shelter KBRI Istanbul.