DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis kesehatan mental perempuan yang tidak boleh lagi dipandang sebagai isu pinggiran.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Di tengah perhatian nasional terhadap bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Abdul Kholik menyerukan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, regulasi yang telah mandek hampir 18 tahun sejak pertama kali diajukan pada 2007

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan agar menetapkan peristiwa banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menegaskan peran strategis industri film sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia. Oleh karena itu Sultan mendukung Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) yang menumbuhkan industri film sebagai salah satu industri kreatif di tingkat global. 

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, menegaskan bahwa penguatan kemandirian daerah hanya dapat terwujud melalui harmonisasi legislasi yang sinergis antara pemerintah pusat, DPD RI, dan pemerintah daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Sekretariat Jenderal DPD RI menyelenggarakan Innovation Week dalam rangka menunjang adaptasi pergerakan zaman di lingkungan kerja. Hal ini merupakan langkah nyata guna mendorong inovator terus tumbuh dalam menghadirkan hal baru di lingkungan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan simbol koreksi arah pembangunan Indonesia yang selama puluhan tahun terkonsentrasi di satu pulau. Pandangan ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, dalam rapat kerja bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Jumat (21/11/2025).

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan perlunya penguatan koordinasi antara DPD, DPR, dan pemerintah dalam proses legislasi serta penanganan isu strategis daerah, terutama terkait pemekaran wilayah.