DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-21 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kantor DPD RI Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan donor darah bertajuk 'Senator Peduli' yang berlangsung di Graha Kadin Batam, Batam Center, pada Jumat (3/10/2025).

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal secara resmi melepas kontingen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI yang akan berlaga pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI (Korps Pegawai Negeri) XVII Tahun 2025 di Palembang, Sumatera Selatan, pada 5–11 Oktober mendatang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Survei Indikator 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meningkat hingga 75,1 persen.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-21, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Sekretariat Jenderal menggelar aksi donor darah bertajuk 'Senator Peduli Donor Darah' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

BATAMTODAY.COM, Jakarta-DPD RI menegaskan peran strategisnya dalam mendorong empat Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Prolegnas 2025, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemerintah Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pangan terintegrasi sebagai solusi mewujudkan kemandirian, keterjangkauan, dan kemanfaatan pangan sekaligus menggairahkan ekonomi daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta- Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat dalam Rancangan APBN 2026 yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan, tidak bisa dipandang sebelah mata.

BATAMTODAY.COM, Batam - Kota Batam mendapat dorongan besar dari pemerintah pusat melalui lahirnya dua regulasi strategis, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025.

Dua payung hukum ini memberikan kewenangan fiskal baru bagi Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk memperkuat investasi dan pelayanan di kawasan perdagangan bebas. Namun, Senator asal Kepri, Ismeth Abdullah, mengingatkan agar regulasi ini tidak berubah menjadi ruang subur bagi praktik pungutan liar.