DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kehadiran UU Cipta Kerja menjadikan Otonomi Daerah atau Otonomi Khusus (Otsus) disorot berbagai pihak terutama terkait kewenangan daerah. UU Cipta Kerja juga sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga akhirnya diputuskan inkonstitusional bersyarat.

Tak berselang lama, Pemerintah menjawab Putusan MK tersebut dengan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Komite IV menilai perlu adanya peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan UMKM di Kota Batam.

Peningkatan kualitas SDM tersebut bisa diperoleh salah satunya dari binaan yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk para pelaku UMKM.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai pembatasan pembelian solar subsidi atau Biosolar berpotensi akan menyebabkan peningkatan biaya logistik yang berakibat langsung pada inflasi yang signifikan di daerah.

Ia meminta Pemerintah dan PT Pertamina untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan pembatasan solar subsidi tersebut. Terutama pada daerah yang merupakan sentra industri perkebunan sawit dan CPO.

BATAMTODAU.COM, Jakarta - Penyusunan revisi Undang- Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kini masih terkendala. 

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai terdapat timpang tindih tanggung jawab dan ketidakefektifan kinerja lembaga dan BUMN yang berkaitan dengan urusan pangan Nasional saat ini. Yakni kinerja antara Perusahan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Hilirisasi industri yang merupakan target pemerintah ternyata tak mampu secara maksimal menyerap tenaga kerja lokal. Pasalnya, robot juga digunakan untuk mengganti peran manusia. Selain tentunya lebih suka pilih tenaga kerja asing (TKA).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - BULD DPD RI melihat pentingnya sinergi pusat dan daerah dari aspek perpajakan yang diinisiasi dalam UU HKPD akan diperkuat melalui local taxing power sebagai salah satu pilar penopang kesejahteraan masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri mendesak Kementerian Agama (Kemenag) mempertimbangkan kembali usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023.