DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Akuntabiltas Publik (BAP) DPD RI menerima pengaduan terkait kepastian hukum atas pendaftaran Hak Guna Usaha (HGU) dari CV. Surya Harapan Baru, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur serta aduan masyarakat dari Desa Temusai dan Desa Tuah Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau terkait batas tanah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite I DPD RI menyatakan otonomi daerah saat ini belum mampu hadirkan kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam kerangka desentralisasi, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta infrastruktur masih jauh dari harapan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite IV DPD RI menyelenggarakan Uji Sahih Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah di kampus Universitas Gadjah Mada.

Dukungan untuk pembahasan RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah datang dari Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LLM, Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Maraknya perilaku tidak terpuji, bahkan aktivitas kriminal dan pelanggaran hukum yang dilakukan wisatawan mancanegara (wisman) di Bali jadi sorotan di media sosial dan platform berita.

Yang terbaru adalah terungkapnya sindikat produsen narkoba, dimana pelakunya wisman yang menyalahgunakan visa kunjungan wisata.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sebanyak 10 provinsi di Indonesia menjadi primadona Penanaman Modal Asing (PMA). Hal itu terbukti dengan pencatatan realisasi investasi di tahun 2023 yang mencapai 50,27 miliar USD atau sekitar Rp 774,96 triliun.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2024 perlu mendapat perhatian dan pengawasan khususnya dari DPD RI, melihat tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji terbesar sepanjang sejarah perhajian Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia membangun gedung kantor baru di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya untuk menjadi Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. Pembangunan di atas tanah seluas 2000 meter ini menghabiskan dana sebesar Rp. 16 miliar.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI melanjutkan pengawasan dan pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pengawasan ini terus dilakukan sebab, tahun ini calon jemaah haji 241.000 di antaranya 213.320 reguler dan 27.680 haji khusus. Meningkatnya angka tersebut, diperlukan pengawasan khusus agar, para calon jemaah haji dapat beribadah dengan nyaman.