DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sejumlah Ketua dan pengurus Partai Politik yang tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 mengadu ke Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Jumat (16/9/2022).

Mereka berharap DPD RI melakukan advokasi terhadap gabungan partai politik tersebut untuk dapat ikut serta dalam Pemilu 2024.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan (BPN) Hadi Tjahjanto memberantas mafia tanah sampai ke daerah-daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menilai perlu adanya perbaikan regulasi perizinan di sektor pertambangan dan kehutanan. Problematika tersebut terjadi karena adanya perubahan pengalihan kewenangan dari daerah ke pusat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wacana rotasi posisi Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI kembali mencuat di Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 DPD RI, Selasa (13/9/2022). Dua pimpinan DPD mengaku mencabut tandatangannya di Sidang Paripurna sebelumnya.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite I DPD RI mendorong Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan pengadaan PPPK secara obyektif, berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan pemerintah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta manajemen BUMN untuk lebih inovatif dan efisien dalam mengelola bisnis dan keuangan perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sektor perikanan memiliki peran besar untuk mewujudkan visi maritim Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memaksimalkan potensi sumberdaya maritim, terutama kekayaan sektor perikanan dan sumber daya hayati lainnya.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah daerah dinilai perlu menerapkan Command And Control (CAC) dalam rangka peningkatan ketaatan perizinan oleh pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyusun aturan dan sanksi atas pelanggaran atas aturan tersebut.