Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dalam rangka menjalankan dan mendukung cita-cita yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), khususnya dalam mendorong adanya kebijakan tata kelola desa yang baik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelanggarakan Training of Trainer (ToT) atau Pelatihan Aparatur Desa sebagai Pelaksana Pembangunan Nasional.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ada jurus jitu bagi para calon kepala daerah dari jalur independen untuk dapat mengumpulkan sejuta KTP dukungan. Caranya? Ikuti langkah-langkah Teman Ahok seperti yang diungkapkan sejumlah eks relawan Teman Ahok pada konferensi pers di Kafe 2 Nyonya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Semakin nyata bahwa sejak awal Ketua DPP Partai Keadilan Sejahteran (PKS) bidang Polhukam Al Muzammil Yusuf memang berniat menyingkirkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga Anggota Ahli PKS.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membatalkan/merevisi 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Dari jumlah tersebut terdapat 25 Perda Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan kabupaten/kota di Kepri, yang terbanyak Kabupaten Bintan yakni 6 perda yang dibatalkan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono mengatakan, pemerintah daerah yang peraturan daerahnya dibatalkan oleh Kemendagri bisa menggugatnya melalui Mahkamah Agung.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Selain membatalkan 3.143 peraturan daerah (Perda) bermasalah, rupaya pemerintah juga membatalkan 111 Peraturan Mendagri (Permendagri) juga turut dihapus dalam 3.143 perda itu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya mempublikasikan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dicabut atau direvisi oleh pemerintah. Mayoritas Perda yang dicabut terkait investasi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kuasa hukum Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Mujahid mengatakan, jawaban tergugat bahwa Mahkamah Partai (Majelis Tahkim) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sah dan legal bertugas sejak 18 Februari 2016, tidak berdasar hukum.