BATAMTODAY.COM, Jakarta - Calon petahana gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melakukan penistaan terhdap Al Quran dan tengah diproses oleh Bareskrim Mabes Polri. Mestinya, partai-partai politik meninjau kembali keputusan mereka mendukung Ahok.

Pendapat ini disampaikan pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/11/2016) ketika diminta tanggapannya soal pertai-partai politik yang tetap mendukung Ahok di Pilkada DKI 2017.

Melanjutkan pernyataannya, Margarito menilai bahwa dukungan partai politik pada orang yang jelas-jelas telah menistakan agama tertentu, sama saja dengan mengamini apa yang telah dilakukan orang itu.

"Jadi, kalau partai politik melanggar UUD 45 dan Pancasila maka konsekuensi paling drastis adalah partai bisa dibubarkan. Ini bahaya bukan hanya untuk partai politik tersebut tapi buat negara Indonesia," tegasnya.

Selain itu menurutnya, masyarakat bisa mengadukan partai-partai politik yang mengusung Ahok ke pengadilan, karena telah melanggar Pancasila dan UUD terkait persatuan dan kesatuan bangsa dan juga karena telah melanggar AD/ART mereka sendiri.

"Ini jelas telah melanggar UUD dan Pancasila. Selain itu partai politik pendukung Ahok ini semuanya juga telah melanggar AD/ART mereka sendiri. Coba saja tengok AD/ART mereka, semua tertulis menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan menjaga nilai-nilau luhur Pancasila. Nah, nilai luhur Pancasila yang mana yang ditunjukkan Ahok?" ujar Margarito.

Margarito pun menilai, nampaknya kader-kader partai pendukung Ahok sudah tidak memahami lagi isi AD/ART mereka sendiri atau mungkin juga mereka sudah tidak bisa lagi berbahasa Indonesia sehingga apa yang tertulis di AD/ART mereka sendiri tidak mereka pahami.

"Jelas memecah belah persatuan,mengadu domba seperti yang dilakukan Ahok melanggar semua aturan dan prinsip. Tapi anehnya mereka kesannya ok-ok saja," imbuhnya.

Diakhir pembicaraanya, Margarito meminta kepada partai-partai politik pendukung Ahok untuk sekali-sekali bisa bersikap jujur dan jangan hanya mengejar kemenangan dalam pemilu. Kenapa? Karena ada hal lain yang jauh lebih penting dari sekedar sebuah pilkada yaitu kesatuan dan persatuan bangsa.

"Jangankan bangsa dan negara, partai politik pendukung Ahok sendiri saja sekarang pecah," tegasnya.

Disayangkan

Sementara itu, pakar hukum Tata Negara dari Unpar Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan, sikap partai-partai politik yang mengusung  Ahok pada Pilkada DKI 2017 mendatang, bentuk dari hilangnya salah satu pilar demokrasi.

"Ketidakpedulian partai pendukung Ahok pada penistaan yang dilakukannya itu membuat rakyat semakin kehilangan kepercayaan pada mereka. Ini sangat lah kita sayangkan," kata Asep Warlan Yusuf.

Menambahkan keterangannya, bahkan Asep menilai kalau rakyat mendapat kesan bahwa partai politik yang mengusung Ahok sama dengan melindungi yang bersangkutan.

"Mereka semua terkesan tidak peduli terhadap apa yang dilakukan Ahok dan juga mengabaikan keinginan para ulama dan umat muslim untuk menghukum seorang penista agama," ujarnya.

Partai-partai yang mengusung Ahok saat ini, menurutnya sudah tidak punya makna dan sia-sia, juga sudah diorientasi dan disfungsional. Bahkan, diamnya parpol pendukung seolah-olah dimaknai oleh rakyat bahwa mereka mendukung dan membenarkan penistaan yang dilakukan oleh Ahok.

"Semua jadi tidak jelas orientasi apa yang dimiliki partai-partai tersebut dan nilai apa yang mereka usung. Demokrasi pun mereka buat tidak jelas apa tujuannya," katanya.

Padahal Asep melihat bahwa apa yang dilakukan Ahok merupakan kejahatan keagamaan, dan hal itu jelas karena MUI (Majelis Ulama Indonesia) pun telah berfatwa.

"Tapi mereka (partai politik pengusung) seperti membenarkan apa yang dilakukan Ahok," imbuhnya sambil menambahkan kalau partai pengusung Ahok nampaknya melihat persoalan Ahok hanyalah persoalan pilkada, padahal menurutnya ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pilkada.

DItegaskan Asep, demokrasi berhubungan erat dengan kepercayaan publik terhadap parpol dan mereka seharusnya punya sikap karena ini bukan masalah pilkada tapi masalah kebangsaan. Kalau partai berkepentingan pada negara, maka seharusnya mereka bersikap karena bagaimanapun kasus Ahok ini ujungnya bisa menimbulkan instabilitas negara.

"Ini akan menimbulkan tanda-tanya dan kecurigaan. Aneh, kok mereka diam? Jangan-jangan isu bahwa mereka telah mendapatkan sesuatu dibalik pencalonan Ahok dalam pilkada benar adanya karena telihat nurani mereka telah hilang," tandasnya

Editor: Surya