Pelemahan Rupiah dan Kenaikan BBM Dinilai Perberat Beban Kelas Menengah

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Budi S Kanang, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi memberikan tekanan besar terhadap daya beli masyarakat kelas menengah.

Menurut Budi, kelompok masyarakat kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan menghadapi dampak kenaikan biaya hidup karena tidak memperoleh berbagai bentuk perlindungan yang selama ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, seperti subsidi maupun operasi pasar.

"Kelas menengah yang paling terdampak. Jika masyarakat berpenghasilan rendah masih mendapatkan bantuan subsidi dan berbagai program perlindungan lainnya, kelas menengah tidak memperoleh fasilitas tersebut," kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pelemahan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak dapat dianggap sebagai persoalan ringan. Menurutnya, kondisi tersebut telah memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat dan menambah beban ekonomi rumah tangga.

Ia juga menyoroti penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dinilai semakin memperkuat tekanan terhadap perekonomian nasional. "Pelemahan rupiah dan penurunan IHSG menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Dampaknya mulai terasa melalui kenaikan harga sejumlah kebutuhan konsumsi sehari-hari," ujarnya.

Budi mengingatkan, jika tekanan ekonomi terus berlanjut tanpa adanya langkah perlindungan yang menyasar kelompok menengah, sebagian masyarakat berpotensi mengalami penurunan status ekonomi.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena kelompok kelas menengah memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi nasional. "Jika kondisi ini terus terjadi, banyak masyarakat kelas menengah berisiko turun menjadi kelompok yang tidak mampu. Ketika sudah turun, proses untuk kembali naik ke level ekonomi sebelumnya tentu tidak mudah," katanya.

Ia menilai pemerintah perlu melihat persoalan kenaikan harga BBM non-subsidi dan pelemahan rupiah secara lebih komprehensif. Tidak hanya dari aspek stabilitas ekonomi makro, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemampuan belanja masyarakat.

Selain itu, Budi meminta pemerintah meningkatkan transparansi dan komunikasi terkait kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi agar DPR maupun masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai alasan serta konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat sebagai salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang mampu menjaga daya beli, khususnya bagi kelompok menengah, perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

"Kita harus memastikan daya beli masyarakat tidak terus melemah. Jika konsumsi rumah tangga menurun, dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi," tegasnya.

Editor: Gokli

---