Politik

BATAMTODAY.COM, Bintan - Arif Jumana, Anggota Komisi III DPRD Bintan dari Partai Amanat Nasional (PAN), dikabarkan sudah diberhentikan dari anggota DPRD Bintan. Pemberhentian Arif Jumana menyusul keluarnya surat dari Mahkanan Agung, terkait menghabiskan masa hukumannya.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau, Razaki Persada mengatakan, saat ini banyak oknum pendidik dan tenaga kependidikan yang mulai bermain-main dengan politik. Meskipun tidak secara gamblang, namun mereka disinyalir merapat ke orang-orang yang dianggap "kuat" dalam pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

BATAMTODAY.COM, Sumbawa - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Muhammadiyah telah berperan besar terhadap perkembangan bangsa ini. Sejak kelahirannya pada tahun 1912 hingga kini, Muhammadiyah adalah salah satu pergerakan islam tertua di indonesia dan juga salah satu yang terbesar di dunia.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau mencurigai pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanjungpinang akan banyak aparatur sipil negara (ASN) yang aktif mencari suara untuk calon yang akan dipilih.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Niat pemerintah untuk menindaklanjuti pembubaran dan pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui mekanisme hukum dipandang lama oleh Gerakan Pemuda Ansor. Sebab, langkah ini membuat HTI tetap melakukan aktivitas dan kegiatannya.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Terkait dirilisnya hasi Survei Lembaga Kajian Suara Indonesia (LeKSI) yang menempatkan nama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai tokoh dengan tingkat popularitas, tingkat penerimaan dan tingkat keterpilihan tertinggi untuk menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Fahri Hamzah menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih kepada masyarakat NTB.

BATAMTODAY.COM, Pangkalan Bun - Suatu manuver politik unik terjadi di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah menjelang Pilkada serentak 2018.

BATAMTODAY.COM, Anambas - Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menyetujui pencabutan Perda no 10 tahun 2012 tentang pengelolaan air tanah dan Perda no 11 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral.