Politik

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sebanyak 94 orang keanggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang terindikasi ganda dan menjadi anggota Parpol lain. Akibatnya dari 207 orang data administrasi pengurus dan anggota PPP yang sebelumnya diserahkan ke KPU setelah diverifikasi tinggal hanya 113 orang.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang menemukan 4 partai politik (Parpol) Peserta Pemilu 2019, memiliki keanggota ganda atas data administrasi pengurus dan anggota yang sebelumnya diserahkan ke KPU.

BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga, Kamis (16/11/2017) sore, menyerahkan hasil penelitian administrasi keanggotan Parpol kepada seluruh pengurus Parpol peserta Pemilu 2019. Penyerahan itu dilakukan di Ruang Rapat kantor KPU Lingga.

BATAMTODAY.COM, Karimun - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun menyampaikan hasil penelitian administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilihan umum tahun 2019 kepada seluruh pengurus Parpol peserta Pemilu 2019 yang dilaksanakan di KPU Karimun, Kamis (16/11/2017).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dirjen Otonomi Daerah Kementeriaan Dalam Negeri Dr Sumarsono memaparkan berbagai isu strategis, permasalahan dan fenomena yang terjadi dan yang akan terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pinleg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) di Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Fatayat NU Jawa Barat organisasi sayap NU bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga- melalui Ketuanya H. Yayah Fijriyah menyebut pasangan Ridwan Kamil dan Pimpinan Ponpes Al-Mizan KH Maman Imanulhaq atau akrab dipanggil Kang Maman adalah pasangan ideal yang perlu didukung untuk Jabar yang lebih baik.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang akan menyerahkan hasil penelitian administrasi kegandaan anggota parpol di Bintan Plaza Tanjungpinang, Kamis (16/11/2017).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jangan mau diseret-seret oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penegakan hukum.