Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2020 mengisyaratkan terwujudnya Pilkada pada tahun ini.

Melihat hal tersebut Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengajak agar seluruh kalangan memperhatikan kaum perempuan dan anak dalam proses pemilihan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menggantungkan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 pada keputusan pemerintah terkait status bencana nasional Covid-19.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Setelah satu setengah bulan menjalani proses verifikasi administratif dan faktual, Partai Gelombang Rakyat Indonesia pada Selasa (19/5/2020) kemarin telah mendapatkan SK Kemenkumham RI sebagai badan hukum partai politik.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta memasang target lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilu 2024 mendatang. Target dicanangkan usai mendapat Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham sebagai badan hukum partai politik.

"Kami harus bekerja keras untuk bisa lolos dalam verifikasi KPU sebagai peserta pemilu 2024," kata Anis, Rabu (20/5/2020).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meminta pemerintah menindak tegas penunggang gelap bantuan sosial yang memanfaatkan pandemi virus corona atau COVID-19 demi kepentingan maju pemilihan kepala daerah.

"Di daerah banyak ditemukan bansos dibanderol foto calon kepala daerah yang akan maju pilkada. Ini bisanya dilakukan oleh calon 'incumbent'," kata Karyono, di Jakarta, Senin (18/5/2020) malam.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi II DPR berencana akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (20/5/2020) mendatang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada Desember 2020 terlalu berisiko. Jika tetap dipaksakan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap demokrasi akan menurun.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Fraksi PKS DPR menyatakan menolak tidak dimasukkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme ke dalam RUU Halauan Ideologi Pancasila.