Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite II DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas RUU tentang Cipta Kerja terkait bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (6/7/2020).

Dalam RDPU tersebut, Komite II DPD RI menilai terdapat beberapa permasalahan terkait dengan draf RUU Cipta Kerja di Bidang PUPR, terutama hilangnya kewenangan daerah dalam mengelola perizinan di bidang PUPR dan sumber daya daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memastikan siap menggelar Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang jatuh pada Rabu, 9 Desember 2020. Demikian disampaikan Arief dalam konferensi video di Youtube BNPB, Senin (6/7/2020).

"Siap melaksanakan (pilkada serentak) 9 Desember 2020, Rabu," ujar Arief.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPR dinilai telah kehilangan orientasinya dengan mempertahankan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dalam Program Legislasai Nasional (Prolegnas) 2020.

Padahal RUU HIP telah menyebabkan pembelahan kohesi sosial masyarakat, dan memperlemah kekuatan kebersamaan dalam rangka penanganan krisis akibat dampak pandemi Covid-19.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) meminta agar pro-kontra Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini merasa senang mendengar Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah dengan para pembantunya yang tidak bekerja maksimal. Karena menurut dia, isi marahnya Jokowi itu sudah kerap suarakan fraksinya sejak beberapa bulan yang lalu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan Ketua Majelis Syuro PKS Ustaz Hilmi Aminuddin meninggal dunia Selasa (30/6/2020). Pendiri Partai Gelora Indonesia , Anis Matta dan Fahri Hamzah, merasa kehilangan sosok Hilmi, yang dinilai banyak berkontribusi kepada masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta -Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah ikut menyoroti kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak puas dengan capaian-capaian para pembantunya.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sebagai pendatang baru di panggung perpolitikan Tanah Air, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tidak mempunyai kapasitas untuk mengutak-atik Undang-Undang Pemilu, terutama soal besaran angka Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas masuk Parlemen. Sebab, Partai Gelora tidak dalam posisi pembuat kebijakan dan regulasi.

Hal ini disampaikan Ketua DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kabid Politik dan Pemerintahan, Sutriyono kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/6/2020), menanggapi munculnya wacana soal kenaikan angka PT dari 4 persen menjadi 7 persen dalam UU Pemilu yang tengah menjadi perdebatan tersebut.