DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan agar Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tidak menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah, yang saat ini sedang diuji dengan pandemi Covid-19.

BATAMTODAY.COM, Bogor - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Ar-Roudhoh pimpinan Habib Mahdi Asegaf Syababul Kheir di Jalan Sumatera, Perum Jalan Bumi Pertiwi Raya, Nomor 99, Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/10/2021) malam.

BATAMTODAY.COM.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, optimis Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Dengan segala potensi yang dimiliki dan sebagai negara kepulauan, LaNyalla meyakini hal itu dapat diwujudkan. Untuk itu, ia meminta kepada bangsa ini untuk kembali kepada jati dirinya sebagai negara kepulauan.

BATAMTODAY.COM, Belitung-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima piagam penghargaan sebagai tokoh maritim pengagas RUU Daerah Kepulauan pada malam puncak Musyawarah Nasional (Munas) ll Asosiasi Pemerintah daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), di Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Jumat (8/10/2021) lalu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI menggelar Sidang Paripurna Ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022. Pada sidang paripurna tersebut DPD RI mengagendakan laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengesahan keputusan DPD RI, dan penutupan pada akhir masa sidang II tahun 2020-2021.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menerima kunjungan dari Bupati Malinau Wempi W Mawa bersama jajarannya yang menyampaikan aspirasi kepada DPD RI terkait berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten tersebut pada hari Kamis (7/10/2021).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika lembaga yang dipimpinnya merupakan artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dipandang belum berpihak kepada wilayah kepulauan.