Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Menaker Jalin Kerja Sama Saling Menguntungkan dengan Pemerintah Baru Australia

08-06-2022 | 12:52 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintahan baru di Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese telah menimbulkan optimisme baru bagi Pemerintah Indonesia, khususnya bagi dunia ketenagakerjaan.

Letak geografis Indonesia yang rapat dengan Australia memberikan peluang besar bagi penempatan tenaga kerja ke Negeri Kanguru tersebut.

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Percepat Penyelesaian Technical Arrangement SPSK

06-06-2022 | 12:38 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan RI mengusulkan penambahan wilayah penempatan PMI kepada Pemerintah Arab Saudi yang meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan Madinah.

Hal ini, untuk mengimplementasikan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Kemnaker juga telah mengirimkan draf Technical Arrangement (TA) SPSK dan telah direspon oleh Pemerintah Arab Saudi dengan melakukan penambahan wilayah penempatan PMI.

Terkait PHK Sepihak, PT BOF Siap Hadapi Perlawanan Rahmat Husen hingga ke Pengadilan

30-05-2022 | 12:52 WIB

BATAMTODAY.COM, Bintan - PT Bionesia Organic Fooods (BOF) di Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, sepertinya tidak akan mengubah keputusannya, memutus hubungan kerja terhadap Rahmat Husen.

General Manager (GM) PT BOF, Setiawan Heru Cahyono, menyampaikan, alasan perusahaan melakukan PHK terhadap Rahmat Husen karena sudah melakukan penyalahgunaan jabatan. Hal tersebut sama atau sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Raden Widio Suiroso alias Yoshi, selaku HRD.

Rahmad Husen Sebut PT BOF Tuduh Dirinya Mencuri untuk Melegalkan PHK Sepihak

28-05-2022 | 17:48 WIB

BATAMTODAY.COM, Bintan - Rahmat Husen, karyawan PT Bionesia Organic Foods (BOF) di Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, mengaku jadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pihak manajemen BOF.

"Saya dituduh melakukan pencurian barang dan dokumen, tanpa ada bukti. Semua itu akal-akalan manajemen BOF untuk melegalkan PHK sepihak. Kalau terbukti melakukan pencurian, seharus pihak perusahaan melaporkan saya ke penegak hukum. Nyatanya yang terjadi justru sejumlah intervensi yang dilakukan hingga PHK," ungkap Rahmad Husen, kepada BATAMTODAY.COM, Sabtu (28/5/2022).

Dipecat Tanpa Pesangon Memadai, Ratusan Karyawan PT BERT Demo

27-05-2022 | 12:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Ratusan karyawan PT Best Enternity Resources Technology (BERT) menggelar aksi demo di depan perusahan yang berlokasi di Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, itu, Jumat (27/5/2022).

Kasasi Upah Minimum Ditolak MA, Ombudsman Kepri Imbau Gubernur Segera Ambil Sikap

24-05-2022 | 19:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari mengimbau Gubernur Ansar Ahmad agar segera mengambil sikap setelah upaya kasasi terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota (UMK) Batam tahun 2021 ditolak Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Sebelumnya kasasi yang diajukan Gubernur Kepulauan Riau ke MA tersebut merupakan lanjutan dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan tentang UMP dan UMK tahun 2021 yang dimenangkan oleh Aliansi Serikat Pekerja.

Tingkatkan Skill Pekerja, Disnaker Karimun Gelar Pelatihan Rigger dan Scaffolding

23-05-2022 | 18:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Karimun - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, menggelar pelatihan berdasarkan unit kompetensi yakni Rigger dan Scaffolding Tahun 2022.

Pelatihan Rigger dan Scaffolding Tahun 2022 tersebut, resmi dibuka Bupati Karimun, Aunur Rafiq di Hotel Aston Karimun, Senin (23/5/2022). Pelatihan ini akan berlangsung selama 5 hari.

Dinilai Lahir dari UU Cipta Kerja, Animo Buruh di Batam Ikuti Progran JKP Sangat Rendah

20-05-2022 | 13:32 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Kementerian Ketenagakerjaan RI telah resmi menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sejak bulan Februari 2022 yang lalu.

JKP merupakan program pemerintah yang dirancang untuk memberikan jaminan kepada buruh atau pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Program JKP diharapkan dapat menjadi bantalan sosial bagi korban PHK.