Nasional

BATAMTODAY.COM, Solo - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid menegaskan jika tidak ada sistem tata kelola negara yang salah sekarang ini. Kalau belum bisa menjawab semua kebutuhan itu pasti, karena itu perlu diperbaiki. Khususnya terkait pengauatan sistem presidensil dan partai politik. Sebab, kedua, institusi negara demokrasi itu akan berjalan baik kalau keduanya sama-sama kuat.

BATAMTODAY.COM, Solo - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) telah menyimpang dari NKRI sehingga perlu dicabut. Akibatnya, sumber daya alam banyak dikuasai asing dan tidak membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyayangkan peristiwa kerusuhan saat sidang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Maluku yang terjadi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (14/11/2013) siang.

BATAMTODAY.COM - Awal November 2013, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali melansir berita yang memprihatinkan. Disebutkan Mendagri, saat ini, 309 Kepala Daerah terlibat masalah hukum. Akhir tahun 2012 lalu, Mendagri juga menyebutkan ada 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (hukum). Berarti dalam rentang waktu kurang dari satu tahun, jumlah Kepala Daerah yang terlibat masalah hukum bertambah 19 orang, atau lebih dari 1 orang setiap bulannya jika dirata-rata.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI AM Fatwa menilai ada yang salah dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi sekarang ini, sehingga kelola negara terlihat lemah dan terjadi tumpang tindih di sana-sini.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) mengecam segala tindakan balasan terhadap warga negara yang menggunakan haknya atas informasi sebagaimana dijamin dalam UUD 45 dan UU KIP, seperti halnya yang terjadi terhadap 11 mahasiswa Universitas Putera Batam (UPB).

BATAMTODAY.COM - Pertentangan Peraturan Menteri (Permen) ESDM dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) diadukan ke Menko Perekonomian. Pertentangan ini dinilai sebagai wujud langsung ketidakmampuan pemerintah mengelola mineral sumber daya alam.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai, perjuangan 11 mahasiswa dari Universitas Putra Batam (UPB), dalam memperjuangkan hak informasi atas nilai mata kuliah mereka yang diduga telah direkayasa pihak kampus, layak diberi gelar Pejuang Keterbukaan Informasi.