Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan pembinaan dan memperbaiki catatan pembayaran yang sudah dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan menyampaikan secara teratur. April ini, Direktorat Jenderal Pajak akan mengumumkan wajib pajak yang masih menunggak pajak dalam lima tahun terakhir.

BATAMTODAY. COM, Jakarta - Pemerintah pusat dan daerah belum siap melaksanakan SAP (Sistem Akutansi Pemerintahan sehingga sangat lemah dalam sistem pengendalian internal (SPI).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi III DPR yang membidangi hukum meminta Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Brigjen Pol Arman Depari meminta menuntaskan kasus pengoplosan beras impor Thailand dengan beras lokal dengan merk atau label tertentu yang marak di Kepri, karena akan merugikan konsumen dan merasahkan masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sepakat akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak hotel maupun aparatur negara yang tidak menaati Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 06/2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gonjang-ganjing Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang melarang aparatur pemerintah menggelar kegiatan di hotel, sudah berakhir. Pemerintah akhirnya tak melarang kegiatan pemerintahan dilaksanakan di luar kantor, asalkan selektif dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah sedang mengkaji pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi pensiunan dan warga tak mampu. Saat ini sedang dibahas formulanya karena Presiden RI, Joko Widodo, menginginkan bahwa PBB itu tetap harus ada karena menjadi sumber pendapatan daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari berbagai kepentingan politik dalam revisi UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Hal tersebut penting karena dalam urusan tender sebagaimana selama ini dikeluhkan masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Puluhan orang perwakilan nelayan asal Panimbang, Pandeglang, Banten, mengadukan Menteri Susi Pudjiastuti ke Fraksi PKB, terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat yang dinilai bukan hanya merugikan, tapi telah mematikan sumber penghidupan nelayan.