Opini

Oleh Aji Iskandar

CALON Presiden No 01 Joko Widodo menduga pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggunakan konsultan asing untuk menghadapi pelaksanaan pilpres 2019.

Oleh Agustinus Situmorang

DARI tahun ke tahun, periode ke periode, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan. Demokrasi di Indonesia pun pernah mengalami masa gelap saat rezim orde baru berkuasa, tak tanggung-tanggung 30 tahun lebih Indonesia di bawah naungan rezim tersebut.

Oleh Dedy Sunandar

JELANG Kontes Politik 17 April 2019, para tokoh agama maupun adat sering menunjukkan sikap netral dalam upaya menjaga tensi perpolitikan agar tidak semakin memanas.

Oleh Robert Tomi Mano

OPM memang terkenal sebagai organisasi kriminal yang kejam, sebagaimana diketahui pada 1 Desember 2018 yang diklaim sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Acara tersebut dibarengi dengan agenda bakar batu bersama masyarakat setempat. Lantara ada pekerja PT Istaka Karya yang memotret rangkaian acara tersebut.

Oleh Indah Rahmawati Salam

PEMERINTAH Republik Indonesia (RI) melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H, Laoly menandatangani perjanjian Bantuan Hukum Timbal Bak dalam Masalah Pidana / Mutual Legal Assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern.

Oleh Adhan Risaldy

SEBANYAK 200 kiai yang tergabung dalam Forum Kiai Bersatu Jatim (FKBJ) mendeklarasikan dukungan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Para kiai yang mendeklarasikan diri kali ini berasal dari beragam daerah di Jawa Timur. Selain deklarasi, para kiai tersebut juga berkumpul untuk menerima pembekalan pemenangan, sehingga bisa langsung bergerak di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur.

Oleh Rendy Adrian

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama – nama mantan narapidana kasus korupsi yang menjadi calon legislatif (Caleg) di Pemilu 2019. Caleg yang diketahui pernah merasakan jeruji penjara tersebut berjumlah hingga puluhan orang.

Oleh Dodik Prasetyo

BESOK, Selasa 5 Januari 2019, masyarakat Etnis Tionghoa akan merayakan tahun baru imlek. Di Indonesia, selama tahun 1969 - 1999, perayaan tersebut dilarang dirayakan ditempat umum. Dengan instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, melarang segala hal yang berbau Tionghoa, diantaranya Imlek.