Opini

Oleh RIzki Insani

TAHUN 2018 telah berlalu dengan meninggalkan beragam jejak kasus politik, hukum, hingga radikalisme di lingkungan tempat ibadah. Tercatat dari 100 masjid di kementrian, lembaga dan BUMN, 41 diantaranya adalah masjid yang diindikasikan terpapar paham radikalisme. Data tersebut berdasarkan hasil survey terhadap kegiatan khotbah yang disampaikan oleh beberapa penceramah.

Oleh Dr. Andry Wibowo Sik MH Msi

DEMOKRASI adalah bangunan sistem pemerintahan yang didasarkan kepada etika dan aturan. Sedari awal konsep demokrasi di rumuskan sebagai konsep pemerintahan dari rakyat, bersama rakyat dan untuk rakyat.

Oleh Amira Zahra

SEBAGAI upaya optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang mengelola keuangan Dana Jaminan Kesehatan senantiasa menjalankan fungsi kendali mutu dan kendali biaya dengan tetap mengutamakan mutu pelayanan kepada pasien JKN-KIS.

Oleh Indah Melati

BHINEKA Tunggal Ika merupakan warisan dari tata pemerintahan dan menjadi ideologi Majapahit. Jaminan kebebasan tersebut ternyata mampu meredam konflik internal antara pemeluk agama Budha dan Syiwa, sehingga dengan persatuan tersebut Majapahit bisa membangun imperium dunia pada abad 14.

Oleh Bayu Airlangga

BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah memberikan peringatan dini di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya pemberitahuan adanya gelombang tinggi di sejumlah perairan termasuk Selat Sunda yang berlaku sejak tanggal 22 Desember hingga 25 Desember 2018.

Oleh Surya Aji

TAHUN 2018 akan berakhir dalam beberapa hari, 2019 merupakan tahun dimana banyak orang ingin semakin eksis dalam panggung politik untuk meraih berbagai simpatik. Berbagai harapan bermunculan, termasuk harapan akan perekonomian yang semakin sehat.

Oleh Rahmat Indra Wibowo

JELANG masa kampanye pemilu 2019, Bawaslu memberikan peringatan kepada para kontestan pilpres untuk tidak melakukan aktifitas kampanye dalam bentuk apapun di tempat ibadah.

Oleh Haris Satria

IDENTITAS politik di tingkat lokal saat ini terjadi bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca penetapan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas dan masif. Faktanya, banyak aktor baik lokal dan politik nasional menggunakan isu ini secara intens untuk pembagian kekuasaan.