Opini

Oleh Rendi Dwi Saputra

INILAH yang menjadi bencana besar bagi bangsa, ketika kurang memahami sejarah peradaban sebuah negara. Meraka akan mudah terinjeksi demagogik untuk menampilkan aksi akrobatik dalam sinetron Aksi kedaulatan rakyat.

Oleh Afi Rahman

INFORMASI di era sekarang sangat mudah didapatkan melalui jejaring media sosial, segala urusan tercapai dengan sangat mudah dan nyata. Sebaran jelajah angkasa informasi di internet yang demikian masif, mempengaruhi perilaku manusia dalam segal hal, termasuk komunikasi, bisnis dan pendidikan.

Oleh Ananda Rasti

SALAH satu gugatan yang diajukan oleh pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto – Sandiaga S. Uno, kepada Mahkamah Konstitusi (MK) adalah adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Oleh Alfisyah Kumalasari

TIM BPN Prabowo-Sandiaga sempat mempertanyakan kedudukan Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Karena pihaknya menganggap bahwa dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) disebutkan bahwa Capres-Cawapres dilarang menjabat sebagai pejabat BUMN.

Oleh Agung Sugiarto

PENGUMUMAN Pemilu 2019 sudah dilakukan oleh KPU dan capres 01 sebagai pemenangnya, namun masih tertunda hasil finalnya dikarenakan pihak capres 02 mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), semua pihak harus menghormati mekanisme hukum yang sesuai konstitusi. Jangan gunakan cara-cara inkonstitusional seperti yang terjadi pada aksi kerusuhan pada 21 22 Mei lalu.

Oleh: Syafbrani

Saya Indonesia, Saya Pancasila! Mayoritas masyarakat sudah sangat familiar dengan slogan ini. Bahkan sewaktu baru dilahirkan, tepatnya pada kemeriahan Pekan Pancasila tahun 2017, slogan ini langsung viral, terutama di sosial media (sosmed). Bahkan sampai sekarangpun masih tetap digunakan sebagai upaya branding diri. Juga pemantapan diri sekaligus menegaskan sikap sebagai seorang yang Pancasilais.

Oleh Wilda Khoiriyah

DUNIA politik ndonesia masih berpotensi memanas. Sejak diselenggarakannya pemilihan umum pada 17 April 2019 kemarin banyak sekali kejadian yang menyita perhatian publik. Salah satunya adalah penolakan calon presiden-wakil presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno atas hasil dari pemilihan umum.

Oleh: Edy Sutriono

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada dasarnya diselenggarakan oleh negara. UUD 1945 menggariskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Tanggung jawab negara tersebut diemban oleh pemerintah melalui satuan kerja kementerian negara/lembaga dan/atau organisasi perangkat daerah (OPD) bidang kesehatan seperti rumah sakit pemerintah dan/atau puskesmas.