Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ketimpangan Lahan, Salah Siapa?

10-04-2018 | 17:28 WIB

Oleh Alifuddin

BELAKANGAN ini, publik diramaikan dengan perdebatan soal pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi. Sebagaimana yang diberitakan, Pak Jokowi dituding melakukan "pengibulan" terkait bagi-bagi sertifikat tanah tersebut. Salah seorang anggota DPR RI dari Fraksi PAN mengatakan bahwa dari data Bank Dunia, 74% lahan Indonesia dikuasai oleh segelintir orang saja.

Implikasi Politik Program Sertifikasi Tanah Jokowi

09-04-2018 | 17:16 WIB

Oleh Hendra Satriawan

PROGRAM bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi menuai kritik dari beberapa pihak. Salah satu yang ramai dibahas oleh publik adalah terkait pernyataan politisi senior Partai Amanat Nasion (PAN) mengatakan 74% tanah Indonesia dikuasai oleh segelintir orang saja. Menaanggapi polemik tersebut, penting bagi kita untuk memahami secara detail data dan fakta yang sebenarnya.

Mbak Sukma Tidak Boleh Sinis pada Islam

08-04-2018 | 11:32 WIB

Oleh: Hendrajit)*

KONTROVERSI baca puisi Ibu Indonesia oleh Mbak Sukma sontak membawa saya ke massa silam. Ketika bapaknya, Bung Karno remaja mondok di rumah bapak HOS Cokroaminoto. Tokoh sentral Sarikat Islam.

Ambivalensi Kritik Sertifikat Tanah

07-04-2018 | 17:16 WIB

Oleh Ricky Rinaldi

MENURUT data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Indonesia saat ini memiliki total luas daratan mencapai 190.456.900 ha. Sebanyak 120.743.441,71 ha atau setara 63,5% merupakan kawasan hutan.

Fakta di Balik Tudingan Ngibul Elit Politik

06-04-2018 | 17:01 WIB

Oleh Rahmat Basuki

BERITA mengenai Amien Rais yang mengkriktik kebijakan Presiden Jokowi soal program bagi-bagi sertifikat masih banyak diperbincangkan publik. Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut menilai langkah Jokowi membagi-bagi sertifikat pada rakyat hanyalah ngibul atau membohongi. Sementara kepemilikan 74% lahan Indonesia dikuasai oleh orang-orang tertentu saja.

Implementasi E-Goverment di Pemerintahan atau Swasta

06-04-2018 | 09:26 WIB

*Oleh: Raja Rizki Ferdianto

SAAT mengimplementasikan e-government strategi di setiap negara disesuaikan dengan kondisi sosial politik, serta letak geografisnya masing-masing.

Semua Harus Berperan Berantas Narkoba

05-04-2018 | 17:16 WIB

Oleh Dodik Prasetyo

SIAPA yang tidak mengenal narkoba? Penyalahgunaan Obat-obatan terlarang ini sangat memberikan dampak buruk, terutama bagi kaum muda. Di Indonesia sendiri, masalah narkoba menjadi permasalahan Negara yang cukup serius.

Membaca Komitmen Pemerintah Membangun Papua

04-04-2018 | 17:16 WIB

Oleh Abner Krei

ERA Presiden Jokowi menjadi era pembangunan, sebagaimana yang dituturkan dalam kebijakan pemerintahannya. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menyasar daerah pedalaman Papua dan juga daerah terpencil lainnya di Indonesia. Presiden yakin bahwa pembangunan infrastruktur akan membuat ekonomi Indonesia dan taraf hidup masyarakat meningkat.