JAKARTA,batamtoday – Pemerintah RI diharapkan dapat menyelaraskan program-program pembangunan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) sebagai bagian dari delapan tujuan Pembangunan yang diupayakan pencapaiannya pada tahun 2015 di seluruh dunia. 

Paradigma pembangunan millennium ini telah disepakati oleh 189 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada saat Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) pada bulan September 2000 di New York yang disebut dengan 'Deklarasi Millenium'.

Deklarasi Milenium ini merupakan komitmen dan kesepakatan bersama dari 189 pemimpin dunia, dalam rangka pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, Meningkatkan kualitas Pendidikan, Meningkatkan kesehatan, memulihkan kelestarian lingkungan hidup dan lain-lain.

Akan tetapi kenyataanya kurva kemajuan Indonesia realitanya menurun pada tahun 2011 dilihat dari data Badan Pembangunan PBB (UNPD) yang melansir peringkat Human Development Index atau dalam bahasa Indonesianya Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menurun.

Peringkat Indonesia saat ini pada urutan 124 padahal pada tahun 2010 pada peringkat 108. IPM digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara. Indikator tolok ukur diantaranya adalah kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan  melalui IPM ini juga suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai negara terbelakang, negara berkembang atau negara maju. Saat ini negara Indonesia tetap setia menjadi negara berkembang.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI, Herlini Amran peran MGDs dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia ini tidak tampak, dan terbukti pembangunan di Indonesia hanya terpusat di pusat Ibukota dan sekitarnya saja.”

"Permasalahan Koordinasi antara Kementrian yang membidangi kesejahteraan sosial, kesehatan, Pendidikan, sampai saat ini masih lemah, sehinga sinergisitas dalam bekerjasama meningkatkan kualitas bangsa pada level pemerintahan belum baik,” tambah Herlini, Senin (28/11/2011).

Terlebih, kata Herlini, masalah validitas data orang miskin di Indonesia antara pemerintah dan MGDs berbeda.

"Kalau urusan datanya saja belum akurat, maka mustahil program-program yang diluncurkan bisa tepat sasaran", kata  Herlini

“Jika program MGDs dan Pemerintah tidak selaras, maka pencapaian target Deklarasi Milenium tahun 2015 tidak akan tercapai untuk Indonesia. Kami meminta pemerintah serius melakukan evaluasi terhadap program-program yang sangat terkait indikator kesehatan, sosial dan pendidikan sehingga ke depan IPM Indonesia dapat meningkat lagi,” pungkas Herlini.