BATAM, batamtoday - Akses jalan yang hancur dan selalu menjadi langganan banjir di saat hujan mengguyur menjadi bagian dari pemandangan dari keseharian warga jika bertandang ke Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

Infrastruktur yang memprihatinkan seolah menjadi hal yang biasa dan seakan tidak pernah mendapatkan sentuhan pembangunan, seperti halnya di kecamatan-kecamatan lain di Batam. Alhasil, kondisi ini semakin 'memantapkan' posisi Sagulung sebagai salah satu kecamatan yang mengalami keterbelakangan dari segi infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan.

Keterbelakangan ini diakui oleh Camat Sagulung, Abidun Pasaribu. Dari segi infrastruktur, sebutnya masih banyak jalan yang perlu diperbaiki, dimana jalan rusak tersebut merata di enam kelurahan yang masuk wilayah Kecamatan Sagulung.

Upaya perbaikan yang dilakukan belum seberapa, namun untuk tahun 2012 kata Abidun akan ada perubahan yang signifikan, sementara ini yang sudah diperbaiki seperti jalan masuk Pasar Mandalay sudah dibuat jalan beton dan akan menyusul pembangunan jalan di kawasan Sei Binti dan Sei Lekop.

Tahun 2012 semua jalan rusak di kecamatan Sagulung akan segera diperbaiki, dan juga merupakan PR Abidun untuk mengupayakan perbaikan jalan tersebut supaya terealisasi.

"Perealisasianya akan kita upayakan dengan meminta bantuan dari beberapa perusahaan galangan kapal yang beroperasi di Kecamatan Sagulung," sebut Abidun Pasaribu, Selasa (22/11/2011).

Langkah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dilakukan dikarenakan perhatian dari anggota DPRD Batam sangat minim kepada wilayahnya. Selain itu, tidak adanya warga yang mengadu ke anggota DPRD Kota Batam terkait pembangunan di wilayah tersebut juga menjadi faktor lambannya pembangunan infrastruktur. 

Padahal, lanjut Abidun, jumlah penduduk Kecamatan Sagulung yang mencapai 150 ribu jiwa ini telah mampu mengantarkan 12 orang calon legislatif duduk di kursi legislatif.

"Namun tak satupun dari anggota DPRD Kota Batam itu yang tinggal di Sagulung dan kecamatan ini belum mendapat perhatian serius dari anggota dewan," ungkap Abidun.

Namun pengakuan Abidun soal tak adanya warga yang mengadu ke anggota DPRD Kota Batam dibantah oleh Rusmini Simorangkir, anggota Fraksi Partai Golkar.

Menurut anggota Komisi IV ini, ada beberapa warga yang mengadu padanya secara pribadi terkait dengan persoalan infrastruktur di Sagulung yang memprihatinkan.

"Kalau dibilang tak ada warga yang mengadu, itu tak benar karena ada juga warga yang mengadu soal infrastruktur ini ke saya," kata Rusmini.

Rusmini yang berasal dari Daerah Pemilihan IV yang mencakup Kecamatan Sei Beduk, Sagulung, Galang dan Bulang dalam Pemilu 2009 lalu mengakui adanya keterbelakangan pembangunan infrastruktur di kecamatan yang memiliki luas 63.680 Ha itu.

Hal yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur, lanjut Rusmini, adalah minimnya anggaran pembangunan yang diakomodir dalam APBD Batam tahun 2011 yang hanya sebesar Rp180 miliar.

"Anggaran itu dialokasikan ke seluruh kecamatan, padahal untuk Sagulung saja sebetulnya tidak cukup," tukas Rusmini.

Rusmini menyebut untuk melakukan pembangunan yang bersifat 'tambal sulam' di Sagulung minimal membutuhkan anggaran Rp30 miliar dan dana ini jelas tidak akan tercover oleh APBD mengingat proyek fisik di tahun anggaran 2011 saja baru terserap sebesar 56 persen dan 44 persen sisanya baru akan dilaksanakan di 2012.

Pada sisi lain, lanjut politisi perempuan ini, komposisi di Badan Anggaran DPRD Kota Batam hanya terisi dua orang yang mewakili Dapil IV masing-masing Askan Asrul Sanny dan Panahatan Sitorus.

"Saya akan perjuangkan di 2013 nanti Sagulung menjadi muara pembangunan di Kota Batam," ujar Rusmini yang menyebutkan dirinya akan duduk di Banggar DPRD Kota Batam pada 2012 mendatang.